Analisis terhadap putusan-putusan Kallista Alam

Jakarta, 6 Mei 2018— Hukum di Negeri ini seperti telah jauh dari tujuannya, yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Setidaknya hal ini dapat merujuk pada Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diajukan oleh PT. Kallista Alam. Putusan tersebut melalui amarnya telah “menganulir” Putusan yang lebih tinggi dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2015 Tanggal 28 Agustus

2018 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 yang berisikan tentang gugatan pembakaran hutan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada PT. Kallista Alam, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2017 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam.

Materi dari Gugatan PT. Kallista Alam yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh terkait dengan persoalan error in objecto. Persoalan error in objecto seharusnya tidak diangkat kembali mengingat objek tersebut telah diperiksa dalam proses persidangan, segala upaya hukum telah dilalui, dan hakim di setiap tingkat telah menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun upaya hukum lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi, itupun harusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bukan oleh Tergugat dalam perkara sebelumnya.

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak saja patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Kami dari Koalisi Anti Mafia Hutan, setelah mencermati, dan meneliti putusan tersebut, setidaknya menemukan 3 (tiga) kejanggalan dan kesesatan dalam penerapan hukum, yaitu:

1. Dalam amar putusan poin ke-4 yang berbunyi “Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1
PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam.” Amar putusan tersebut dapat dimaknai bahwa Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo tidak membatalkan titel eksekutorial terhadap PT Kallista Alam. Karena Putusan Nomor 1 PK/PDT/2015 adalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum antara PT Indo Agroganda Lestari (PT IAL) vs. PT Eramitra Agro Lestari (PT EMAL). Terhadap kesalahan ini, tidak dapat dimaknai sebagai clerical error/typical error semata sebab kesalalahan tersebut sudah dimulai sejak dari gugatan;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum.
Melalui Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo majelis hakim telah membebaskan segala tanggung jawab PT Kallista Alam dengan menganulir putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Berdasarkan Pasal 195 HIR upaya perlawanan terhadap suatu putusan harus dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Putusan No. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.Mbo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Terhadap kasus serupa, Mahkamah Agung telah menyatakan dalam Surat Nomor: B-353/S.1.16/ Fs.1/09/2012 bahwa sesuai hirarkis, putusan Mahkamah Agung adalah Peradilan Tertinggi dalam Kekuasaan Kehakiman, sehingga hakim di tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun menyatakan batal atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh sebab itu, Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima.

Selain itu, mengacu pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang nyatanya memberi ruang untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian, upaya tersebut hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang bersifat deklaratoir dan konsititutief. Upaya tersebut juga tidak dapat dilakukan sebelum seluruh/proses eksekusi dilaksanakan dan penetapan non-executable harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh juru sita yang diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Artinya, penghapusan titel eksekutorial yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak memiliki dasar.

3. Majelis Hakim telah keliru memahami objek perkara.

Gugatan PT Kallista Alam hanya mempersoalkan sebagian lokasi yang pernah diperiksan sesuai Putusan No. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO. Yang mana sebagian lokasi tersebut berada di luar lokasi Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Namun, dalam tuntutannya PT Kallista Alam justru meminta agar terlepas dari seluruh tanggung jawab kerugian lingkungan hidup di lokasi HGU-nya.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam Putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN Mbo justru mengamini gugatan PT Kallista Alam tanpa memahami muatan putusan terdahulu. Koalisi memaknai hal ini sebagai upaya pemutihan tanggung jawab PT Kallista Alam.

Berdasarkan hal di atas, patut diduga Putusan PN Meulaboh bermaksud menggagalkan pelaksanaan eksekusi putusan sebelumnya, dan memperlihatkan keberpihakan terhadap perusak lingkungan. Bahkan, bukan kali ini saja upaya penundaan PT Kalista Alam diamini oleh PN Meulaboh. Sebelumnya, PN Meulaboh juga menyetujui penundaan pelaksanaan putusan PT Kalista Alam dengan alasan adanya upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Padahal, pengajuan PK tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap—inkracht van gewijsde (Putusan Kasasi).

Oleh karena itu, demi menegakkan kewibawaan lembaga peradilan, Koalisi meminta:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajukan surat pembatalan atas putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo dengan merujuk pada Surat Mahkamah Agung Nomor: B-353/S.1.16/Fs.1/09/2012;

2. Meminta Mahkamah Agung RI menyatakan putusan No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo batal dan tidak berkekuatan hukum;

3. Meminta Mahkamah Agung RI bersama Komisi Yudisial untuk memeriksa Majelis Hakim dalam perkara No. 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo, untuk memeriksa indikasi pelanggaran kode etik perilaku hakim;

4. Meminta Mahkamah Agung RI mencopot dan mengganti Ketua PN Meulaboh karena terbukti telah menghambat pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara Putusan No. 1 PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan No. 12/PDT.G/2012/ PN.MBO;

5. Meminta KLHK dan Mahkamah Agung untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi Putusan No. 1

PK/PDT/2017 jo. Putusan No. 651 K/Pdt/2015 jo. Putusan No. 50/PDT/2014/PT BNA jo. Putusan

No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO, karena telah berkekuatan hukum tetap.

–##–

Koalisi Anti Mafia Hutan

GeRAM Aceh | HAKA Aceh | Yayasan Ekosistem Lestari | Jikalahari Riau | Walhi Kalbar | SENARAI Riau

Perkumpulan Integritas | ICEL | ICW | Pusaka | AEER | Auriga Nusantara | YLBHI | ELSAM

Pernyataan Bersama Koalisi Anti Mafia Hutan-Analisis Putusan Kallista Alam