LATEST

Press Release
1805, 2017

Pemerintah Indonesia Ambil Risiko Terkait Subsidi Terhadap Industri Batubara

Rencana listrik Indonesia didominasi oleh pembangkit listrik kotor berbasis batu bara, yang tidak hanya menyebabkan masalah lingkungan, namun juga menciptakan risiko finansial yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia dan pengguna listrik di Indonesia. Jaminan dan kebijakan serupa yang menguntungkan perusahaan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dapat berakibat kerugian puluhan trilyun rupiah – milyaran dolar. Risiko finansial ini muncul dari kombinasi program jaminan risiko dan peningkatan kredit untuk proyek listrik bertenaga batu bara.

Policy Brief
1705, 2017

Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan!

... yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah penghentian izin baru di kawasan hutan, kaji ulang legalitas lahan perkebunan yang sudah ada, audit HAM, dan penguatan masyarakat terdampak, termasuk pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal...

Press Release
502, 2017

RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan

Jakarta, 5 Februari 2017 - Meskipun baru dua bulan RUU Perkelapasawitan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, ternyata DPR RI proaktif membahas RUU Perkelapasawitan. Merujuk pada laman www.dpr.go.id, pembahasan terakhir di Badan Legislasi DPR-RI terhadap RUU Perkelapasawitan adalah dalam tahap harmonisasi.

Press Release
302, 2017

Krisis Gambut dan Kebakaran Lahan Mendesak Diselesaikan, Jangan Berlindung di Balik Birokrasi    

JAKARTA, 2 Februari 2017 – Agenda restorasi gambut tersendat akibat keengganan perusahaan untuk menjalankan penugasan dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Ironisnya, keengganan ini justru mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui pernyataan Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Kompas, 2/2/2017) yang mengatakan BRG tidak memiliki kapasitas untuk memberikan surat penugasan kepada perusahaan.

LIHAT LAINNYA

WHAT WE DO

Untuk mencapai tujuan kami, kami memusatkan pada beberapa isu penting lingkungan Indonesia dan sumber daya alam. Saat ini kami bekerja dalam empat lingkup utama: kehutanan, kelapa sawit, iklim dan energi, dan satwa liar.

PUBLIKASI

Press Release

Krisis Gambut dan Kebakaran Lahan Mendesak Diselesaikan, Jangan Berlindung di Balik Birokrasi    

JAKARTA, 2 Februari 2017 – Agenda restorasi gambut tersendat akibat keengganan perusahaan untuk menjalankan penugasan dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Ironisnya, keengganan ini justru mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui pernyataan Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Kompas, 2/2/2017) yang mengatakan BRG tidak memiliki kapasitas untuk memberikan surat penugasan kepada perusahaan.

Press Release

Pabrik Baru Asia Pulp & Paper (APP) Mengancam Komitmen Indonesia dalam Perubahan Iklim

Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 2016, Asia Pulp & Paper mengumumkan telah memulai produksi di salah satu pabrik pulp dan tisu terbesar di dunia. Perusahaan tersebut tengah mempromosikan pabriknya di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan sebagai roda pembangunan ekonomi Indonesia dan menjamin terciptanya ribuan lapangan pekerjaan. Namun pabrik tersebut memiliki resiko besar bagi Indonesia dan lingkungan global: pasokan kayu untuk pabrik sebagian besar berasal dari lahan gambut yang dikeringkan; dimana merupakan sebuah sistem produksi yang menyebabkan tingginya emisi karbon dan bencana kebakaran.

Presentation

Rekomendasi Pemberantasan Korupsi Diserahkan Kepada Presiden Joko Widodo

Jakarta. Pada pertemuan puncak Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK 2016) dengan tema reformasi sistem penegakan hukum dan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan di Balai Kartini

Policy Brief

Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan!

... yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah penghentian izin baru di kawasan hutan, kaji ulang legalitas lahan perkebunan yang sudah ada, audit HAM, dan penguatan masyarakat terdampak, termasuk pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal...

Press Release

RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan

Jakarta, 5 Februari 2017 - Meskipun baru dua bulan RUU Perkelapasawitan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, ternyata DPR RI proaktif membahas RUU Perkelapasawitan. Merujuk pada laman www.dpr.go.id, pembahasan terakhir di Badan Legislasi DPR-RI terhadap RUU Perkelapasawitan adalah dalam tahap harmonisasi.

Press Release

Pemerintah Indonesia Ambil Risiko Terkait Subsidi Terhadap Industri Batubara

Rencana listrik Indonesia didominasi oleh pembangkit listrik kotor berbasis batu bara, yang tidak hanya menyebabkan masalah lingkungan, namun juga menciptakan risiko finansial yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia dan pengguna listrik di Indonesia. Jaminan dan kebijakan serupa yang menguntungkan perusahaan pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia dapat berakibat kerugian puluhan trilyun rupiah – milyaran dolar. Risiko finansial ini muncul dari kombinasi program jaminan risiko dan peningkatan kredit untuk proyek listrik bertenaga batu bara.

Press Release

Menuntut Janji yang Diingkari “Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA”

Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan PK warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia.

Press Release

Indonesia Perlu Giat Untuk Beralih ke Energi Baru Terbarukan

Karena berbagai alasan, termasuk di dalamnya faktor perubahan iklim dan terganggunya kesehatan penduduk di berbagai belahan bumi yang disebabkan oleh mineral-mineral kotor seperti batubara, adalah suatu keniscayaan bahwa energi fosil kian ditinggalkan. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur dan investasi dalam sektor energi baru terbarukan semakin mainstream (terarus-utamakan) di negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Cina, atau Jerman.

TENTANG KAMI

Auriga adalah sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan kami, kami terus melakukan penelitian investigasi, perubahan kebijakan mendorong sumber daya yang lebih baik alam dan tata kelola lingkungan, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Organisasi kami menyambut semua orang dari mana saja untuk bekerja dengan kami, terutama mereka yang memiliki ide dan visi yang sama seperti kita.

TELUSURI LEBIH LANJUT