AURIGA – CHANGE

604, 2018

Hentikan obral izin tambang untuk kampanye politik!

Jelang pilkada nanti, bukan cuma money politic yang harus kita waspadai. Tapi juga obral izin!

LATEST

Press Release
805, 2018

Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak hanya patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Press Release
602, 2018

Pelaksanaan FCP oleh APP Masih Belum Memadai

Menandai peringatan 5 tahun komitmen Forest Conservation Policy (FCP) oleh Asia Pulp and Paper (APP), kelompok masyarakat sipil yang logonya tampil dalam pernyataan ini menyampaikan pernyataan bersama bahwasanya APP belum berada pada jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan komitmen tersebut belum memadai.

Press Release
1901, 2018

Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat

Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.

Press Release
2811, 2017

Pelanggaran SVLK: Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

Jakarta, 28 November 2017—Koalisi Anti Mafia Hutan mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tataniaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.

LIHAT LAINNYA

WHAT WE DO

Untuk mencapai tujuan kami, kami memusatkan pada beberapa isu penting lingkungan Indonesia dan sumber daya alam. Saat ini kami bekerja dalam empat lingkup utama: kehutanan, kelapa sawit, iklim dan energi, dan satwa liar.

PUBLIKASI

Press Release

Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak hanya patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Press Release

Pelaksanaan FCP oleh APP Masih Belum Memadai

Menandai peringatan 5 tahun komitmen Forest Conservation Policy (FCP) oleh Asia Pulp and Paper (APP), kelompok masyarakat sipil yang logonya tampil dalam pernyataan ini menyampaikan pernyataan bersama bahwasanya APP belum berada pada jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan komitmen tersebut belum memadai.

Press Release

Pelanggaran SVLK: Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

Jakarta, 28 November 2017—Koalisi Anti Mafia Hutan mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tataniaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.

Policy Brief

Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan!

... yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah penghentian izin baru di kawasan hutan, kaji ulang legalitas lahan perkebunan yang sudah ada, audit HAM, dan penguatan masyarakat terdampak, termasuk pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal...

Press Release

RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan

Jakarta, 5 Februari 2017 - Meskipun baru dua bulan RUU Perkelapasawitan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, ternyata DPR RI proaktif membahas RUU Perkelapasawitan. Merujuk pada laman www.dpr.go.id, pembahasan terakhir di Badan Legislasi DPR-RI terhadap RUU Perkelapasawitan adalah dalam tahap harmonisasi.

Press Release

Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat

Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.

Hentikan ketergantungan terhadap batu bara dan mulai transisi menuju energi terbarukan

#Quitcoal menuju #GoingRenewable: Tetap mengoperasikan PLTU yang sudah terlanjur ada, tanpa harus menambah PLTU baru, dan menyiapkan masa transisi menuju energi terbarukan, yang langkah-langkahnya telah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk surat.

Policy Brief

Keuntungan Pribadi, Risiko Publik: Subsidi Industri Batu Bara di Indonesia

Jaminan risiko dan program peningkatan pemberian kredit yang menyubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara dapat merugikan pemerintah Indonesia dan pembayar jasa layanan di Indonesia sejumlah ratusan triliun rupiah, atau puluhan miliar dolar AS, dalam dekade mendatang... Selengkapnya.

TENTANG KAMI

Auriga adalah sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan kami, kami terus melakukan penelitian investigasi, perubahan kebijakan mendorong sumber daya yang lebih baik alam dan tata kelola lingkungan, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Organisasi kami menyambut semua orang dari mana saja untuk bekerja dengan kami, terutama mereka yang memiliki ide dan visi yang sama seperti kita.

TELUSURI LEBIH LANJUT