Jakarta, 26/02/2019 — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Yayasan Auriga Nusantara (Auriga) menyetujui isi mediasi yang ditawarkan Komisi Informasi Pusat (KIP) perihal sengketa informasi publik dengan nomor register 040/V/KIP-PS/2018. Isi mediasi pada intinya adalah (1) dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan hasil mediasi dibacakan oleh Majelis Komisioner, yaitu pada tanggal 25 Februari 2019, KLHK akan memenuhi informasi yang diminta oleh Yayasan Auriga Nusantara, dan (2) biaya atas perolehan informasi tersebut dibebankan kepada Yayasan Auriga Nusantara.

Tawaran mediasi ini disampaikan KIP pada 18 Februari 2019, setelah persidangan berlangsung 2 kali sejak 25 Januari 2019.

Sengketa informasi yang berlangsung sekitar 2 tahun ini terjadi sehubungan dengan kegiatan pemantauan pengelolaan hutan oleh Auriga. Pada 15 Desember 2016 lembaga ini mengajukan permintaan data publik kepada KLHK terkait dengan pengelolaan kayu di Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Informasi publik yang diminta tersebut antara lain Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan realisasi RKT IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI di Papua dan Papua Barat untuk tahun 2010 – 2016. Diminta juga Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk seluruh industri perkayuan di Jawa Timur, Papua dan Papua Barat, serta data peredaran kayu bulat dan olahan merbau dari Papua dan Papua Barat ke Jawa Timur. Daftar lengkap informasi publik yang diminta tersebut dapat dilihat disini.

KLHK sesungguhnya telah memberikan tanggapan terhadap permintaan informasi publik tersebut. Hal ini dilakukan pada rentang Januari – Maret 2017. Akan tetapi, tidak semua informasi yang diminta diberikan dan juga kualitas informasi yang diminta tidak sesuai.  Data RKT yang diberikan, sebagai misal, hanya berupa resume monitoring RKT. Padahal, resume seperti ini tidak menggambarkan informasi rinci sebuah RKT. Akses terhadap RPBBI, contoh yang lain, juga diberikan, tapi tidak mencakup akses  terhadap jenis kayu yang diperdagangkan.

Informasi publik yang tidak sepenuhnya dibuka tersebut tidak memadai memandu  pemantauan peredaran kayu demi kelestarian hutan di Indonesia. Karena itu, Auriga mengajukan sengketa informasi melalui KIP pada pada 31 Mei 2017.

Kesepakatan terhadap isi mediasi tersebut di atas diapresiasi oleh Auriga. KLHK sendiri dalam sidang pun mengakui bahwa informasi yang diminta bukanlah informasi rahasia sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Apalagi jika menyangkut RKU/RKT, sudah ada yurisprudensi hukum yang menyebutkan bahwa keduanya merupakan informasi publik, yang dapat dilihat pada register perkara 123/G/2015/PTUN-JKT antara Forest Watch Indonesia (FWI) melawan KLHK. Keterbukaan informasi publik adalah pelaksanaan penting dari asas keterbukaan dalam penyelenggaraan kehutanan yang disebutkan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Tanpa itu, akan sangat sulit bagi masyarakat untuk terlibat aktif melestarikan fungsi dan ekosistem hutan di Indonesia.
###
Narahubung: Syahrul Fitra (syahrul@auriga.or.id)