CLIMATE & ENERGY

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Jakarta, 14 Maret 2018 – Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan materi di persidangan yang sudah terang, seharusnya KPK mununtut Nur Alam tidak hanya dari suap dan kekayaan yang diterima oleh perusahaan tetapi juga kerugian lingkungan yang menjadi dampak dari penyalahgunaan kewenangan.

Perhitungan kerugian lingkungan harus divaluasi secara komprehensif, termasuk biaya pemulihan dan opportunity lost yang terjadi. Dalam tuntutan ini, ahli memang menyebutkan biaya pemulihan tata air dan daerah aliran sungai, tetapi opportunity lost akibat hilangnya jasa lingkungan belum dihitung. Dalam pemeriksaan di persidangan, keterangan ahli lainnya hanya menghitung kerugian dari keuangan penjualan nikel sebesar 1,59 T. Jaksa KPK seharusnya dapat menggali lebih jauh beban sosial (social of crime) dari kejahatan lingkungan yang terjadi akibat tindakan korupsi Nur Alam. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi telah berulangkali melontarkan wacana untuk menggunakan kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara.

Dalam kasus tersebut, upaya KPK juga belum terlihat dalam meminta pertanggungjawaban korporasi yang terlibat aktif dalam indikasi suap dan pencucian uang. Tiga perusahaan memiliki peran aktif dalam kasus ini, yaitu PT Billy Indonesia, Richcorp International Limited, dan PT Sultra Timbel Mas Abadi, termasuk penerima manfaat utama (beneficial owner) dari ketiga perusahaan tersebut.

Beberapa fakta lain, misalnya penjualan kepada Well Victory International Limited juga belum dicermati. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, pertanggungjawaban oleh korporasi bukan lagi wacana yang harus diperdebatkan. Efek jera perlu diberikan kepada perusahaan yang terlibat dan bahkan menerima manfaat dari tindak pidana korupsi.

Dalam kasus ini, berbagai modus penyalahgunaan wewenang untuk penerbitan izin industri ekstraktif yang dimulai dari gratifikasi oleh korporasi terlihat dengan jelas. Perlu diperhatikan bahwa izin terhadap PT. AHB dilakukan secara backdated, sementara izin lingkungan terbit hanya dalam waktu 2 minggu.

Modus lainnya, bahkan pembuatan izin lingkungan dijadikan sarana untuk menyalurkan uang suap kepada pihak yang terkait, misalnya kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai tambahan, kami menduga penerbitan izin berkaitan dengan balas budi untuk pembiayaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Nur Alam pada tahun 2008.

Auriga mencatat setidaknya 2.030 izin pertambangan terbit satu tahun setelah Pilkada. Izin pada PT AHB diinisiasi sejak tahun 2009, artinya satu tahun setelah Nur Alam terpilih sebagai Gubernur. Kasus ini merupakan modus umum dalam korupsi perizinan, dengan demikian KPK seharusnya serius dalam melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang terlibat agar dapat menjadi efek jera bagi kepala daerah lainnya. Mengingat, dalam waktu dekat 171 daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak:

1. KPK memperluas permintaan pertanggungjawaban pidana termasuk kepada korporasi yang terlibat sebagaimana hasil pemeriksaan di persidangan;
2. KPK secara serius menggunakan valuasi kerusakan lingkungan dalam menghitung kerugian negara;
3. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nur Alam harus memberikan pertimbangan hukum bahwa terdapat keterlibatan Korporasi dalam perkara Nur Alam, yang mesti ditindaklanjuti KPK untuk turut menjerat Korporasi dalam tindak pidana ini;
4. Pemerintah menerbitkan kebijakan untuk melakukan moratorium terhadap penerbitan izin usaha pertambangan maupun ekstraktif lainnya sampai berakhirnya tahun politik di Indonesia;
5. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk pengusahaan industri ekstraktif.

Narahubung:

Sahrul Gelo (Yayasan Sagero) : sahrul.gelo2014@gmail.com

Syahrul Fitra (AURIGA) : syahrul@auriga.or.id

Pius Ginting (AEER) : pius.ginting@gmail.com

Andi Muttaqien (ELSAM) : andi@elsam.or.id

Merah Johansyah (JATAM) : merahjohansyah@gmail.com

Rizky Ananda (PWYP) : rizkyananda1007@gmail.com

Koalisi Masyarakat Sipil
Yayasan Sagero, Jatam, AURIGA, ELSAM, PWYP, Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER).

PLTU 35.000 MW:
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat

Jakarta, 19 Januari 2018 . Koalisi  Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.
Menilik kembali RUPTL 2017- 2026, total kapasitas PLTU batubara yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai sekitar 17 ribu MW. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2%, maka diperkirakan akan terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap oleh para konsumen. Listrik tidak seperti beras sekali diproduksi tidak bisa disimpan di dalam gudang, teknologi baterai penyimpanan kita masih sangat lemah. Secara aktual, realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama 5 tahun terakhir apabila dirata-rata hanya mencapai 4,4%.
Apabila dianalisa lebih lanjut, jika RUPTL 2018-2027 tidak ada perubahan sama seperti RUPTL 2017-2026, maka pada tahun 2026 akan mengalami surplus listrik sebesar 71%.
“Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi ini adalah proyek besar bernilai trilyunan rupiah yang akan terbuang percuma,” ungkap Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.
“Pemerintah tentu tidak akan membiarkan PLN rugi dan bangkrut. Kebangkrutan PLN hanya akan menambah masalah, dimana  credit rating negara bisa menurun dan membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan pinjaman-pinjaman lainnya,” tambah Hindun Mulaika.
“Kami melakukan kalkulasi, dan melihat satu per satu proyek PLTU Batubara yang direncanakan di pulau Jawa dan Bali saat ini. Dari perhitungan kami, terdapat 9 proyek PLTU batubara yang seharusnya dibatalkan, demi menjaga kestabilan keuangan negara dan menghindari kerugian rakyat yang lebih besar lagi. Hampir semua proyek tersebut juga memiliki konflik lahan, dampak lingkungan, dampak kesehatan dan kerugian ekonomi pada masyarakat setempat,” ucap Dwi Sawung, Pengkampanye Energi dan Perkotaan WALHI.
Proyek-proyek tersebut mencakup Jawa 9 dan 10, Jawa 6, Cirebon 2, Tanjung Jati B, Celukan Bawang 2, Jawa 5, Indramayu, Jawa 8, Tanjung Jati A. Kesembilan PLTU Batubara tersebut memiliki status yang berbeda-beda, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengajuan ijin dan tahap  Purchased Power Agreement  (PPA).
Nilai total dari pembangunan kesembilan PLTU Batubara tersebut bisa mencapai 350 triliun rupiah atau setara dengan USD 26 miliar. “Ini bukan jumlah yang sedikit, kerugian ini bisa dihindari dan tentunya banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dana tersebut, seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh tertinggal,” jelas Hendrik Siregar, peneliti Auriga.
 “Ini kondisi yang tidak bisa lagi ditawar. Kementrian ESDM dan PLN harus mengeluarkan 9 proyek tersebut dalam RUPTL 2018 yang akan disahkan dalam waktu dekat ini,” tegas Melky Nahar, Kepala Kampanye JATAM. Memaksakan pembangunan PLTU batubara yang tidak dibutuhkan ini juga akan memperburuk kondisi di kawasan pertambangan batubara, eksploitasi batubara yang jelas merugikan rakyat akan semakin meluas dan masif,” tambah Melky.
Kesalahan perencanaan listrik tidak hanya akan merugikan uang rakyat dan negara, tapi juga membuat lonjakan emisi karbon yang memicu pemanasan global. Indonesia punya segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin di dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Namun hal itu luput dilakukan.
“Penambahan 9 PLTU batu bara telah mengingkari komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris untuk menahan laju kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius ” ujar Irfan Toni Herlambang, Juru Kampanye Digital dari 350.org Indonesia.
Kontak media:
Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, 0811-8407-113
Dwi Sawung, Manager Kampanye Energi dan Perkotaan Esekutif Nasional WALHI 08156104606
Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), 0813-1978-9181
Hendrik Siregar, Peneliti Auriga, 085269135520
Irfan Toni H, Juru Kampanye Digital 350.org Indonesia, 08129900088,

BATUBARA INDONESIA

Lihat lebih lengkap di #quitcoal

Keuntungan Pribadi, Risiko Publik: Subsidi Industri Batu Bara di Indonesia

Jaminan risiko dan program peningkatan pemberian kredit yang menyubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara dapat merugikan pemerintah Indonesia dan  pembayar jasa layanan di Indonesia sejumlah ratusan triliun rupiah, atau puluhan miliar dolar AS, dalam dekade mendatang… Selengkapnya.

 

Policy brief: Keuntungan Pribadi, Risiko Publik_IndonesianBrief