CLIMATE & ENERGY

Coalruption – Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara

Meskipun Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka bahwa “tanpa pengelolaan yang benar, cadangan batubara Indonesia hanya dapat bertahan selama 83 tahun ke depan” dan “kita harus menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab”, aksi politiknya dan kebijakannya tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap business as usual.

Gerakan #BersihkanIndonesia Tantang Dua Pasang Capres-Cawapres #BersihkanIndonesia

Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil.

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Jakarta, 14 Maret 2018 – Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan materi di persidangan yang sudah terang, seharusnya KPK mununtut Nur

PLTU 35.000 MW:
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat

Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.

Yth. Presiden Joko Widodo, #QuitCoal dan #GoingRenewable, please

Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Dengan hormat, Yayasan Auriga Nusantara bersama dengan Oil Change International melakukan kajian terhadap program pembangunan pembangkit listrik 35 GW. Kajian berfokus pada risiko jaminan pemerintah terhadap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara. Kajian

Keuntungan Pribadi, Risiko Publik: Subsidi Industri Batu Bara di Indonesia

Jaminan risiko dan program peningkatan pemberian kredit yang menyubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara dapat merugikan pemerintah Indonesia dan pembayar jasa layanan di Indonesia sejumlah ratusan triliun rupiah, atau puluhan miliar dolar AS, dalam dekade mendatang... Selengkapnya.