FORESTRY

Bukan informasi rahasia, RKU dan RKT HPH/HTI dapat diakses publik

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Yayasan Auriga Nusantara (Auriga) menyetujui isi mediasi yang ditawarkan Komisi Informasi Pusat (KIP) perihal sengketa informasi publik dengan nomor register 040/V/KIP-PS/2018. Isi mediasi pada intinya adalah (1) dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan hasil mediasi dibacakan oleh Majelis Komisioner, yaitu pada tanggal 25 Februari 2019, KLHK akan memenuhi informasi yang diminta oleh Yayasan Auriga Nusantara, dan (2) biaya atas perolehan informasi tersebut dibebankan kepada Yayasan Auriga Nusantara.

Beli Kayu Deforestasi Djarum Group di Kalimantan Timur, APP dan APRIL Langgar Komitmen Zero Deforestation

Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) masih membeli kayu dari perusahaan yang menebang hutan alam, sebagaimana terlihat dalam laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri yang tercatat di sistem resmi pemerintah, atau biasa disebut Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Online. Kedua grup ini terindikasi membeli kayu dari dua perusahaan pemegang izin konsesi HTI di Kalimantan Timur.

Tapi, buka dulu topengmu

Pada tahun 2015, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia, Asia Pulp & Paper (APP) – produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia – membantah memiliki maupun mengendalikan dua perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Sumatera yang mengalami kebakaran parah, yaitu PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Meski mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut memasok serat kayu (wood fiber) ke pabrik pulp (pulp mills) miliknya, APP menyatakan kedua perusahaan “dimiliki dan dioperasikan secara independen.” Padahal analisis mendalam terhadap dokumen resmi profil perusahaan mengindikasikan adanya keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP.

Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak hanya patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Pelaksanaan FCP oleh APP Masih Belum Memadai

Menandai peringatan 5 tahun komitmen Forest Conservation Policy (FCP) oleh Asia Pulp and Paper (APP), kelompok masyarakat sipil yang logonya tampil dalam pernyataan ini menyampaikan pernyataan bersama bahwasanya APP belum berada pada jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan komitmen tersebut belum memadai.

Pelanggaran SVLK: Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

Jakarta, 28 November 2017—Koalisi Anti Mafia Hutan mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tataniaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.