LATEST

Press Release
1909, 2018

Gerakan #BersihkanIndonesia Tantang Dua Pasang Capres-Cawapres #BersihkanIndonesia

Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menantang kedua capres dan cawapres yang berlaga dalam Pemilu Presiden 2019 mewujudkan komitmen “Indonesia Berdaulat Energi”. Selama ini, Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikannya terhadap energi fosil.

1508, 2018

Beli Kayu Deforestasi Djarum Group di Kalimantan Timur, APP dan APRIL Langgar Komitmen Zero Deforestation

Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) masih membeli kayu dari perusahaan yang menebang hutan alam, sebagaimana terlihat dalam laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri yang tercatat di sistem resmi pemerintah, atau biasa disebut Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Online. Kedua grup ini terindikasi membeli kayu dari dua perusahaan pemegang izin konsesi HTI di Kalimantan Timur.

Working Paper
3005, 2018

Tapi, buka dulu topengmu

Pada tahun 2015, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia, Asia Pulp & Paper (APP) – produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia – membantah memiliki maupun mengendalikan dua perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Sumatera yang mengalami kebakaran parah, yaitu PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Meski mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut memasok serat kayu (wood fiber) ke pabrik pulp (pulp mills) miliknya, APP menyatakan kedua perusahaan “dimiliki dan dioperasikan secara independen.” Padahal analisis mendalam terhadap dokumen resmi profil perusahaan mengindikasikan adanya keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP.

Press Release
805, 2018

Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak hanya patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

1403, 2018

KPK Perlu Serius Menuntut Kerugian Lingkungan dan Kejahatan Korporasi Dari Kasus Nur Alam

Jakarta, 14 Maret 2018 – Tuntutan kasus Nur Alam memperlihatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih belum serius menangani kasus korupsi yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dengan materi di persidangan yang sudah terang, seharusnya KPK mununtut Nur

Press Release
602, 2018

Pelaksanaan FCP oleh APP Masih Belum Memadai

Menandai peringatan 5 tahun komitmen Forest Conservation Policy (FCP) oleh Asia Pulp and Paper (APP), kelompok masyarakat sipil yang logonya tampil dalam pernyataan ini menyampaikan pernyataan bersama bahwasanya APP belum berada pada jalur yang tepat dan kemajuan pelaksanaan komitmen tersebut belum memadai.

LIHAT LAINNYA

WHAT WE DO

Untuk mencapai tujuan kami, kami memusatkan pada beberapa isu penting lingkungan Indonesia dan sumber daya alam. Saat ini kami bekerja dalam empat lingkup utama: kehutanan, kelapa sawit, iklim dan energi, dan satwa liar.

PUBLIKASI

Beli Kayu Deforestasi Djarum Group di Kalimantan Timur, APP dan APRIL Langgar Komitmen Zero Deforestation

Asia Pulp & Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) masih membeli kayu dari perusahaan yang menebang hutan alam, sebagaimana terlihat dalam laporan realisasi pemenuhan bahan baku industri yang tercatat di sistem resmi pemerintah, atau biasa disebut Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Online. Kedua grup ini terindikasi membeli kayu dari dua perusahaan pemegang izin konsesi HTI di Kalimantan Timur.

Working Paper

Tapi, buka dulu topengmu

Pada tahun 2015, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia, Asia Pulp & Paper (APP) – produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia – membantah memiliki maupun mengendalikan dua perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Sumatera yang mengalami kebakaran parah, yaitu PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Meski mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut memasok serat kayu (wood fiber) ke pabrik pulp (pulp mills) miliknya, APP menyatakan kedua perusahaan “dimiliki dan dioperasikan secara independen.” Padahal analisis mendalam terhadap dokumen resmi profil perusahaan mengindikasikan adanya keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP.

Press Release

Berita buruk bagi lingkungan: berkomplotnya mafia peradilan dengan korporasi perusak hutan?

Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN. Mbo yang diketuai oleh Hakim Said Hasan tidak hanya patut diduga telah mencederai tujuan hukum tetapi dapat menjadi “kegaduhan baru” dalam jagat hukum di Indonesia, dan tentunya akan menjadi preseden buruk bagi perkara perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporat.

Policy Brief

Hentikan Pembahasan RUU Perkelapasawitan!

... yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah penghentian izin baru di kawasan hutan, kaji ulang legalitas lahan perkebunan yang sudah ada, audit HAM, dan penguatan masyarakat terdampak, termasuk pekebun rakyat, buruh, masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal...

Press Release

RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan

Jakarta, 5 Februari 2017 - Meskipun baru dua bulan RUU Perkelapasawitan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, ternyata DPR RI proaktif membahas RUU Perkelapasawitan. Merujuk pada laman www.dpr.go.id, pembahasan terakhir di Badan Legislasi DPR-RI terhadap RUU Perkelapasawitan adalah dalam tahap harmonisasi.

Press Release

PLTU 35.000 MW:
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batubara yang Merugikan Uang Rakyat

Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.

Hentikan ketergantungan terhadap batu bara dan mulai transisi menuju energi terbarukan

#Quitcoal menuju #GoingRenewable: Tetap mengoperasikan PLTU yang sudah terlanjur ada, tanpa harus menambah PLTU baru, dan menyiapkan masa transisi menuju energi terbarukan, yang langkah-langkahnya telah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk surat.

Policy Brief

Keuntungan Pribadi, Risiko Publik: Subsidi Industri Batu Bara di Indonesia

Jaminan risiko dan program peningkatan pemberian kredit yang menyubsidi pembangkit listrik tenaga batu bara dapat merugikan pemerintah Indonesia dan pembayar jasa layanan di Indonesia sejumlah ratusan triliun rupiah, atau puluhan miliar dolar AS, dalam dekade mendatang... Selengkapnya.

TENTANG KAMI

Auriga adalah sebuah organisasi non-pemerintah Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk melestarikan sumber daya alam Indonesia dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan kami, kami terus melakukan penelitian investigasi, perubahan kebijakan mendorong sumber daya yang lebih baik alam dan tata kelola lingkungan, serta melakukan advokasi melalui mekanisme hukum. Organisasi kami menyambut semua orang dari mana saja untuk bekerja dengan kami, terutama mereka yang memiliki ide dan visi yang sama seperti kita.

TELUSURI LEBIH LANJUT