Jakarta, 18 Oktober 2018 – Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri harus bersama-sama mengembalikan kredibilitas penegakan hukum dan menjaga semangat pemberantasan korupsi. Hal ini menyikapi dugaan perusakan Barang Bukti (BB) di KPK yang melibatkan dua orang mantan penyidik KPK dari Kepolisian bernama Roland Ronaldy dan Harun.

IndonesiaLeaks, sebuah platform anonymous baru-baru ini membeberkan adanya dugaan perusakan Barang Bukti (BB) di KPK. Namun, hingga saat ini belum ada proses hukum terhadap dua orang tersebut. Bahkan, statement publik Ketua KPK cenderung menghidar dan menganulir informasi yang diungkap oleh IndonesiaLeaks. Padahal berdasarkan pemberitaan tanggal 31 Oktober 2017 Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan kedua penyidik telah dijatuhi sanksi berat karena diduga merusak barang bukti kasus dugaan suap terkait uji materi UU No. 41 Tahun 2014. Tapi sebelum sanksi diberikan pada tanggal 13 Oktober 2017 kedua penyidik tersebut dikembalikan ke Polri dengan dalih Polri mengajukan surat untuk menarik kedua penyidik saat proses pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Internal KPK, kejadian yang menurut logika publik sebagai sesuatu yang janggal.

Fakta di atas, tentunya sangat mengkuatirkan, bahkan dapat memancing ketidakpercayaan publik pada institusi penegak hukum ke depannya. Kesan tebang pilih, seakan-akan tampak nyata. KPK bergeming terhadap kasus dugaan perusakan Barang Bukti (BB) di KPK karena kasus tersebut setidaknya melibatkan orang-orang penting di tubuh Kepolisian. Jika kondisi ini dibiarkan, tentu saja akan peluang praktik tebang pilih dalam kasus-kasus lainnya akan semakin terbuka, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang-orang berpengaruh, tak terkecuali dalam kasus korupsi disektor Sumber Daya Alam.

Setidaknya saat ini, dua kasus nyata yang tengah ditujukan pada dua orang ahli yaitu Bambang Hero Saharjo dan Basuki Wasis. Perlawanan terhadap dua orang ahli ini dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan. Bahkan Basuki Wasis digugat oleh Nur Alam, karena keterangan keahliannya yang dihadirkan oleh KPK dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap Nur Alam.

Guna menghindari kekisruhan penegakan hukum, maka sudah seharusnya KPK melakukan serangkaian tindakan untuk mengungkap dugaan pengrusakan barang bukti. Apabila benar adanya, maka tindakan dua mantan penyidik KPK tersebut tidak dapat ditakar sebagai bentuk pelanggaran etik semata, tapi dapat dikualifikasikan sebagai obstruction of justice.

IndonesiaLeaks perlu dipandang sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan kata lain, para pihak tak perlu sibuk memperdebatkan keberadaan IndonesiaLeaks.

Sebab hal penting yang perlu dan harus dilakukan adalah menegakkan hukum dengan menindaklanjuti publikasi dugaan tindak pidana yang melibatkan duo mantan penyidik KPK.
Narahubung:
Syahrul Fitra (AURIGA): syahrul@auriga.or.id