KOALISI ANTI MAFIA HUTAN

3005, 2018

Tapi, buka dulu topengmu

Pada tahun 2015, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia, Asia Pulp & Paper (APP) – produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia – membantah memiliki maupun mengendalikan dua perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Sumatera yang mengalami kebakaran parah, yaitu PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Meski mengakui bahwa kedua perusahaan tersebut memasok serat kayu (wood fiber) ke pabrik pulp (pulp mills) miliknya, APP menyatakan kedua perusahaan “dimiliki dan dioperasikan secara independen.” Padahal analisis mendalam terhadap dokumen resmi profil perusahaan mengindikasikan adanya keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP.

2811, 2017

Pelanggaran SVLK: Koalisi Anti Mafia Hutan Adukan 7 Perusahaan Penggergajian Kayu di Papua

Jakarta, 28 November 2017—Koalisi Anti Mafia Hutan mengadukan 7 perusahaan pengolahan dan penggergajian kayu di Provinsi Papua karena diduga melanggar aturan SVLK dan tataniaga kayu. Ketujuh perusahaan ini telah memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun diduga masih menerima kayu olahan dari hutan alam yang ditebang secara ilegal dan melanggar aturan tata usaha kayu.

502, 2017

RUU Perkelapasawitan: Upaya Legislator Menyelamatkan Perkebunan Ilegal dan Perambah Hutan

Jakarta, 5 Februari 2017 - Meskipun baru dua bulan RUU Perkelapasawitan ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, ternyata DPR RI proaktif membahas RUU Perkelapasawitan. Merujuk pada laman www.dpr.go.id, pembahasan terakhir di Badan Legislasi DPR-RI terhadap RUU Perkelapasawitan adalah dalam tahap harmonisasi.

302, 2017

Krisis Gambut dan Kebakaran Lahan Mendesak Diselesaikan, Jangan Berlindung di Balik Birokrasi    

JAKARTA, 2 Februari 2017 – Agenda restorasi gambut tersendat akibat keengganan perusahaan untuk menjalankan penugasan dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Ironisnya, keengganan ini justru mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui pernyataan Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Kompas, 2/2/2017) yang mengatakan BRG tidak memiliki kapasitas untuk memberikan surat penugasan kepada perusahaan.

601, 2016

Kebakaran Hutan Dan Lahan Itu Nyata, Penegak Hukum Harus Buka Mata !

Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di tahun 2014 berujung pada gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap korporasi yang diduga melakukan pembakaran hutan. Salah satu gugatan yang menarik perhatian publik adalah gugatannya