JAKARTA, 2 Februari 2017 – Agenda restorasi gambut tersendat akibat keengganan perusahaan untuk menjalankan penugasan dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Ironisnya, keengganan ini justru mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui pernyataan Ida Bagus Putera Parthama, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Kompas, 2/2/2017) yang mengatakan BRG tidak memiliki kapasitas untuk memberikan surat penugasan kepada perusahaan.

KLHK berdalih di balik adanya kebijakan di bidang tata usaha kehutanan, sehingga agenda restorasi bisa dilakukan setelah revisi rencana kerja usaha (RKU) perusahaan. Pandangan tersebut tentu tidak salah apabila dalam kondisi normal. Namun mengingat besarnya urgensi penanganan gambut ditambah ancaman kebakaran yang mulai mengintai tahun ini, sikap tersebut kemudian patut dipertanyakan.

Sikap birokratis dan formalis lainnya juga keluar dari pernyataan Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono yang mempersoalkan kealpaan BRG dalam menyebut sumber data yang berasal dari KLHK. Sikap seperti ini tentu tak perlu dimunculkan ke permukaan. Sebab, bukannya memperkuat agenda restorasi gambut, hal ini justru membuka ruang bagi pihak yang selama ini anti dengan upaya restorasi gambut untuk menyerang balik.

Sebagai lembaga baru, BRG tentu memiliki kekurangan. Tetapi, yang harus disadari oleh KLHK, agenda restorasi gambut merupakan kebutuhan yang mendesak atau dalam kondisi luar biasa (extraordinary conditions). Apalagi, pekerjaan BRG saat ini merupakan imbas dari keterlanjuran pemerintah khususnya KLHK yang memberi izin kepada Perusahaan HTI di kawasan gambut dan gambut dalam. Lemahnya peran pengawasan yang dilakukan terhadap pemegang izin pun turut menjadi faktor.

Sikap jemawa KLHK tersebut jauh dari semangat Presiden Jokowi yang mengajak semua pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2017. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan Rakornas Karhutla 2017 lalu menyatakan bahwa kerugian akibat karhutla 2015 mencapai Rp 220 triliun, termasuk dampak karena pembatalan penerbangan, perkantoran yang libur, maupun aktivitas ekonomi yang berhenti. Kerugian tersebut pun belum mencakup bidang kesehatan yang tidak dapat dikuantifikasi.

Prediksi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan curah hujan tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016. Artinya, potensi karhutla lebih tinggi dibanding tahun lalu. Saat ini, terdapat 216.014,12 Ha areal gambut yang masuk prioritas restorasi pasca-kebakaran tahun 2015; yang membutuhkan tindakan cepat untuk memperkecil kemungkinan terbakar kembali pada tahun 2017. Untuk merealisasikannya, peran serta semua pihak sangat dibutuhkan terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang secara peraturan merupakan pengarah teknis.

Berdasarkan analisis pendahuluan oleh Eyes on the Forest, disimpulkan bahwa Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL mengelola 38% dari total target area restorasi BRG atau mencapai satu juta hektar. Guna melaksanakan target restorasi penuh Pemerintah RI, mereka perlu merestorasi 1,1 juta hektar dan 0,6 juta hektar dari area konservasi mereka masing-masing (sekitar  40% dari total konsesi mereka).

Menyikapi kondisi tersebut, koalisi menyampaikan pandangan berikut:

  1. Meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya dalam hal keterlibatan percepatan upaya restorasi gambut dan penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan gambut;
  2. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk lebih kooperatif dan bekerja bersama BRG dan berbagai pihak lainnya untuk percepatan restorasi ekosistem gambut, termasuk untuk melahirkan terobosan hukum untuk mendukung agenda restorasi ekosistem gambut.

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Made Ali (Jikalahari)          : 081378056547 / madeali.26@gmail.com

Syahrul Fitra (AURIGA)     : 08116611340 / syahrul@auriga.or.id

 

Koalisi Anti Mafia Hutan

Eyes on The Forest (EoF), Jikalahari, AURIGA