Analisis struktur kepemilikan dan kepengurusan perusahaan pemasok kayu Asia Pulp & Paper (APP) di Indonesia

Pada tahun 2015, setelah bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Indonesia, Asia Pulp & Paper  (APP) – produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia – membantah memiliki maupun mengendalikan dua perusahaan hutan tanaman industri (HTI) di Pulau Sumatera yang mengalami kebakaran parah, yaitu PT Bumi Mekar Hijau dan PT Sebangun Bumi Andalas Wood Industries. Meski mengakui  bahwa kedua perusahaan tersebut memasok serat kayu (wood fiber) ke pabrik pulp (pulp mills) miliknya, APP menyatakan kedua perusahaan “dimiliki dan dioperasikan secara independen.” Padahal analisis mendalam terhadap dokumen resmi profil perusahaan mengindikasikan adanya keterkaitan erat dengan Sinar Mas Grup, konglomerasi induk APP.

Laporan inii menganalisis struktur kepemilikan dan kepengurusan 33 perusahaan pemasok bahan baku kayu (pulpwood suppliers) APP di Indonesia sebagaimana diumumkannya – yang seluruhnya menguasai 2,6 juta hektar areal konsesi HTIii – ditambah dengan dua (2) perusahaan yang dinyatakan APP sebagai pemasok prospektif. Kajian ini bermaksud melihat sejauh mana keterhubungan, melalui keterkaitan kepemilikan dan kepengurusan, antara APP dan atau Sinar Mas Group  (SMG) dengan perusahaan-perusahaan pemasok dan pemasok prospektifnya, yang oleh APP disebut sebagai mitra “independen”.  Analisis didasarkan pada telaah terhadap profil 78 perusahaan terkait yang tersedia bagi publik di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Profil-profil ini relatif terkini, terakhir 16 April 2018.

Dari 27 perusahaan (pemegang 31 izin HTI) yang dinyatakan oleh APP sebagai pemasok “independen”, setidaknya 24 perusahaan (pemegang 29 izin HTI) terindikasi mempunyai keterkaitan dengan Sinar Mas Grup. Ke-24 perusahaan ini terdaftar berkantor di tempat yang sama dengan Kantor Pusat Sinar Mas Group, yakni Plaza BII, Jl. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat, atau di Wisma Indah Kiat, di suatu pabrik  kertas  APP, yakni PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk di Jl. Raya Serpong  Km 8, Serpong Utara, Tangerang, Banten.

Penelusuran terhadap beragam informasi, termasuk jejaring sosial dan berita media massa, mengindikasikan bahwa banyak pemegang saham, komisaris, dan pengurus ke-24 perusahaan ini juga merupakan pejabat atau mantan pejabat di anak-anak usaha Sinar Mas Grup. Kepemilikan saham mayoritas dan minoritas ke-24 perusahaan ini mengalir melalui 22 perusahaan induk dan berujung pada delapan (8) nama/orang, yang mana tujuh (7) di antaranya diduga masih atau pernah menjabat posisi tertentu pada perusahaan yang dikendalikan oleh Sinar Mas Grup, seperti Sinar Mas Forestry. Berbagai sumber informasi mengindikasikan bahwa ke-7 nama tersebut menjabat atau pernah menjabat berbagai posisi, seperti bagian sumberdaya manusia PT Wirakarya Sakti, atau bagian keuangan dan akuntansi PT Arara Abadi, yang  mana kedua perusahaan ini memiliki konsesi HTI besar yang diakui APP sebagai miliknya.

Dalam kelompok ke-24 perusahaan pemasok “independen” ini, para pemegang saham mayoritas dan minoritas yang terindikasi keterkaitannya dengan Sinar Mas juga menduduki banyak dari jabatan komisaris dan direktur dalam perusahaan HTI dan perusahaan induk yang terafiliasi. Dari ke-45 nama lain yang menjabat sebagai komisaris dan direktur di ke-24 perusahaan ini, terdapat 16 nama yang juga menjabat atau pernah menjabat posisi tertentu di anak usaha Sinar Mas Grup. Nama-nama  ini menjabat, misalnya, sebagai kepala urusan pajak perusahaan (head of corporate tax), kepala penetapan biaya (costing head), dan direktur layanan pengelolaan kontrak (director of contract management services) di Sinar Mas Forestry.

Ringkasnya, data kepemilikan dan kepengurusan pada 24 dari total 27 perusahaan pemasok yang disebut APP sebagai mitra “independen” patut diduga terikat erat dengan Sinar Mas Grup atau perusahaan afiliasinya. Konsolidasi kepemilikan perusahaan HTI melalui pengendalian saham oleh orang-orang yang terindikasi sebagai pejabat atau mantan pejabat Sinar Mas Grup atau afiliasinya patut diwaspadai sebagai struktur atas-nama (nominee structures) yang dapat saja dipakai untuk tujuan-tujuan lain, seperti penghindaran kewajiban pajak dan/atau pengelakan risiko.

Lima anggota Keluarga  Eka Tjipta Widjaja, pendiri Grup Sinar Mas, dan lebih dari 20 perusahaan cangkang di negara-surga-pajak (offshore jurisdictions) merupakan pemilik manfaat (beneficial owners) pabrik pulp dan kertas APP di Indonesia dan empat perusahaan HTI lain yang diakui APP sebagai miliknya (termasuk PT Wirakarya Sakti). Telaah terhadap dokumen profil perusahan dari  Ditjen  AHU, kepemilikan APP terhadap perusahaan-perusahaan tersebut mengalir melalui PT Purinusa Ekapersada, sebuah perusahaan induk yang selain memiliki merk APP juga perusahaan yang mengkonsolidasi banyak anak usaha pulp and paper APP dan Sinar Mas Grup. Perusahaan cangkang tersebut di atas terdaftar di Singapura,  Hong Kong, British Virgin Islands, Mauritius, Jepang, Malaysia dan Belanda. Dalam satu kelompok usaha (holding company) yang tidak mencakup PT Purinusa Ekapersada, anggota Keluarga Widjaja juga merupakan pemilik manfaat dua perusahaan HTI lain yang diakui APP sebagai pemasok “milik sendiri” (APP-owned supplier), termasuk PT Arara Abadi.

Dalam struktur Sinar Mas Grup yang sedemikian kompleks, patut disebutkan bahwa terdapat juga kelompok usaha yang mengendalikan satu konsesi HTI yang sangat luas namun tidak diumumkan sebagai pemasok ke pabrik  APP. Hal ini terlihat pada kepemilikan PT Hutan  Rimbang Banua, satu konsesi HTI seluas 265.095 ha di Kalimantan Selatan yang mengalir dan berujung pada kelompok usaha (holding companies) yang juga merupakan pemilik perusahan HTI dan pabrik-pabrik yang selama ini disebut APP sebagai “milik sendiri”. Namun, PT Hutan  Rindang Banua tidak tercakup dalam Kebijakan Konservasi Hutan (Forest Conservation Policy, FCP) APP, dan tidak juga tercakup, paling tidak hingga Mei 2018, dalam proses pembahasan roadmap pengakhiran disasosiasinya dengan Forest Stewardship  Council (FSC).

Pada bulan Maret 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan  peraturan baru, yaitu Peraturan Presiden No. 13/2018, yang mewajibkan semua perusahaan di Indonesia untuk mengumumkan pemilik manfaatnya dalam rentang waktu satu (1) tahun setelah peraturan diberlakukan. Dibuat dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, tampaknya peraturan tentang kepemilikan manfaat (beneficial ownership) tersebut akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara sektor sumber daya alam karena dapat membendung kehilangan penerimaan pajak dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan.  Laporan ini bermaksud mendukung  upaya Pemerintah dengan menjajaki jaringan korporat Asia Pulp  & Paper – yang, sampai saat ini, lebih banyak tersembunyi di balik topeng kerahasiaan korporat.

Untuk lebih detil, unduh laporan berikut:

Tapi, Buka Dulu Topengmu