Activities
-
Dec 08, 2021
-
Oct 18, 2021
National Symposium: Environmental Recovery Post-Court Verdict
Currently, there have been many cases of natural resources and the environment in court that have handed down recovery sentences through a valuation approach, both criminal cases, corruption and civil lawsuits. Unfortunately, there is no mechanism for managing and using compensation from valuation for environmental restoration through the law enforcement process. -
Dec 17, 2020
FGD: Indexing the governance and business conduct of mining practices in Indonesia
Thursday, 17 December 2020 - Auriga Nusantara held a virtual discussion to socialize about what and how the Responsible Mining Index (RMI) instrument works; asking for input from the stakeholders consisting of government, mining companies represented by associations and civil society organizations who are working on issues extractive industry.
What We Cover
Thank you to all the participant and congratulations to the authors who passed. [evntExcerpt_ID] => Setelah melalui proses penyaringan, pantia simposium nasional Pemulihan Lingkungan Pasca-Putusan Pengadilan memutuskan naskah-naskah Call for Paper yang lolos ke tahap berikutnya.
Terima kasih kepada seluruh pengirim naskah, dan selamat kepada pemakalah yang dinyatakan lolos. [evntDetail] =>
After going through the selection process, the National Symposium on Environmental Recovery Post – Court Verdict decided on the Call for Papers that passed to the next stage, as follows:
- Ari Wirya Dinata, S.H., M.H., Revi Putri Asriani, Afdhal Fadhila dan Pujha Ravhena, the title Paradigma Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut UU Minerba (Paradigm of Reclamation and Post Mining Guarantee Funds According to the Minerba Law)
- Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. dan Ikhbal Gusri, S.H., the title Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Penegakan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dengan Mekanisme Gugatan Perdata oleh Pemerintah. (Recovering State Losses Through Enforcement of the Polluter Pays Principle (Polluter Pays Principle) with the Civil Lawsuit Mechanism by the Government.)
- Haykal, S.H. dan Abdhy Walid Siagian, the title Valuasi Ekonomi Jasa Hutan Mangrove dan Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Hutan Mangrove Pasca UU Cipta Kerja. (Economic Valuation of Mangrove Forest Services and Indonesia's Commitment to Protecting Mangrove Forests After Cipta Kerja Law)
- Ian Hidayat dan Annisa Y Febrianti, the title Kerugian Lingkungan Hidup: Analisis Pengertian Kerugian Lingkungan Hidup Menurut Permen LH Nomor 7/2014 tentang Kerugian LH Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (Environmental Losses: Analysis of the Definition of Environmental Losses According to the Minister of Environment Regulation Number 7/2014 concerning Environmental Losses Due to Pollution and/or Environmental Damage).
- Shelvin Putri Irawan, S.H. dan Helmi Chandra SY, S.H., M.H., the title Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan dalam Putusan Pidana Lingkungan Hidup. (The Urgency of Implementing Environmental Improvement Arrangements in Environmental Criminal Decisions)
- Widia Edorita, S.H., M.H., the title Implementasi Prinsi-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca UU Cipta Kerja. (Implementation of the Principles of Sustainable Development in Forestry Management after the Cipta Kerja Law).
Furthermore, the symposium committee, which is a collaboration between Auriga Nusantara, Faculty of Law Andalas University, and Greenpeace Indonesia, invited the Participant to present their manuscripts, on:
Day/Date : Wednesday/December 15th, 2021
Time : 09.00-16.00 Wib
Place : virtual (link submitted separately))
Thank you to all the partisipant and congratulations to the authors who passed.
Setelah melalui proses penyaringan, pantia simposium nasional Pemulihan Lingkungan Pasca-Putusan Pengadilan memutuskan naskah-naskah Call for Paper yang lolos ke tahap berikutnya, sebagai berikut:
- Ari Wirya Dinata, S.H., M.H., Revi Putri Asriani, Afdhal Fadhila dan Pujha Ravhena, dengan judul Paradigma Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang Menurut UU Minerba.
- Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H. dan Ikhbal Gusri, S.H., dengan judul Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Penegakan Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dengan Mekanisme Gugatan Perdata oleh Pemerintah.
- Haykal, S.H. dan Abdhy Walid Siagian, dengan judul Valuasi Ekonomi Jasa Hutan Mangrove dan Komitmen Indonesia dalam Perlindungan Hutan Mangrove Pasca UU Cipta Kerja.
- Ian Hidayat dan Annisa Y Febrianti, dengan judul Kerugian Lingkungan Hidup: Analisis Pengertian Kerugian Lingkungan Hidup Menurut Permen LH Nomor 7/2014 tentang Kerugian LH Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Shelvin Putri Irawan, S.H. dan Helmi Chandra SY, S.H., M.H., dengan judul Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan dalam Putusan Pidana Lingkungan Hidup,
- Widia Edorita, S.H., M.H., dengan judul Implementasi Prinsi-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca UU Cipta Kerja.
Selanjutnya panitia simposium, yang merupakan kerja sama Auriga Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Greenpeace Indonesia, mengundang pemakalah tersebut di atas mempresentasikan naskahnya, pada:
Hari/Tanggal : Rabu/15 Desember 2021
Pukul : 09.00-16.00 Wib
Tempat : virtual (link disampaikan terpisah)
Terima kasih kepada seluruh pengirim naskah, dan selamat kepada pemakalah yang dinyatakan lolos.
Although environmental damage assessments have been mentioned in several court cases, so far there have been no cases that have resulted in recovery or compensation activities for the affected communities. Among the cases that grant environmental restoration are cases of corruption in the use of timber for forest conservation into palm oil in East Kalimantan, corruption cases in industrial forest plantation permits in Riau, corruption cases in mining business permits in Central Sulawesi, forest fires in South Sumatra, fire cases forest in Aceh, and the case of forest fires in Riau.
However, the problem is that until now there is no mechanism for the management and use of compensation from the valuation for environmental restoration through the law enforcement process. Not only that, the process of calculating environmental losses has not been formulated in a solid manner, and there is not even a calculation and measure of recovery for the damage itself, including the impact on the affected community.
To answer the above problems, the Auriga Nusantara Foundation, the Faculty of Law, Andalas University and GreenPeace Indonesia invite researchers from academics, law enforcement, judicial institutions, ministries/state institutions, non-governmental organizations, journalists, and students to submit papers that will be published. presented in a national symposium with the title “Economic valuation policy for environmental restoration in policy and post-judicial decisions” on December 15, 2021.
Terms of reference for activities: link
Terms of paper writing: link
Meski valuasi kerusakan lingkungan telah disebut dalam beberapa kasus pengadilan, namun hingga saat ini belum ada perkara yang berujung pada kegiatan pemulihan atau kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak. Diantara kasus-kasus yang mengabulkan pemulihan lingkungan diantaranya kasus korupsi izin pemanfaatan kayu untuk konservasi hutan menjadi sawit di Kalimantan Timur, Kasus korupsi perijinan hutanan tanaman industri di Riau, kasus korupsi izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah, kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan, kasus kebakaran hutan di Aceh, dan kasus kebakaran hutan di Riau.
Namun persoalannya adalah hingga saat ini ternyata belum ada mekanisme pengelolaan dan penggunaan ganti rugi dari valuasi untuk pemulihan lingkungan melalui proses penegakan hukum. Tak hanya itu, proses penghitungan kerugian lingkungan hiduppun belum dirumuskan secara solid, bahkan belum tersedia penghitungan dan ukuran pemulihan terhadap kerusakan itu sendiri, termasuk dampak terhadap masyarakat terdampak.
Untuk menjawab persoalan di atas Yayasan Auriga Nusantara, Fakultas Hukum Universitas Andalas dan GreenPeace Indonesia mengundang peneliti-peneliti baik yang berasal dari akademisi, penegak hukum, lembaga peradilan, kementerian/lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, maupun mahasiswa untuk mengirimkan makalah yang akan dipaparkan dalam simposium nasional dengan judul “Kebijakan valuasi ekonomi untuk pemulihan lingkungan hidup dalam kebijakan dan pasca putusan peradilan” pada tanggal 15 Desember 2021.
Kerangka acuan kegiatan: link
Ketentuan penulisan makalah: link
December 17, 2020 – Responsible Mining Index (RMI) is an instrument that adhere to principle that minerals and metals mining should benefit the economies, improve people’s livelihood, and respect the environment of producing countries; while also allowing mining companies gaining profits in a fair and viable way.
This instrument was initiated by Responsible Mining Foundation, a Switzerland-based independent research organization advocating for a more responsible mining practices through assessment instrument. Currently, Auriga Nusantara is adopting RMI and is conducting assessment on Indonesian mining corporations.
As a starting point, Auriga Nusantara held a virtual focus group discussion on Thursday, December 17, 2020. The main goal of the event was to disseminating what is and how RMI works, as well as obtaining inputs from stakeholders including the government, mining companies represented by mining association, and civil society organizations that work on extractive industry issues.
[evntDetail_ID] =>17 Desember 2020 - Auriga Nusantara bermaksud mengadopsi instrument Responsible Mining Index (RMI) dan melakukan asesmen terhadap perusahaan tambang di Indonesia. Instrument ini mendukung prinsip penambangan mineral dan logam harus memberikan keuntungan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menjaga lingkungan hidup di negara produsen, namun tetap memungkinkan perusahaan tambang mendapat keuntungan secara adil dan layak.
RMI dibangun oleh Responsible Mining Foundation, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Swiss yang berusaha untuk mengadvokasi pertambangan yang lebih bertanggung jawab melalui instrument assessment.
Auriga Nusantara mengadakan diskusi terfokus pada Kamis, 17 Desember 2020 melalui virtual untuk mensosialisasikan apa dan bagaimana instrument ini bekerja dan meminta masukkan dari stakeholder yang terdiri dari pemerintah, perusahaan tambang yang diwakili oleh asosiasi dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu industri ekstraktif.
[evntStatus] => 1 [evntPublishSaved] => 2020-12-17 00:00:00 [evntImgId] => 66 [evntImgArimId] => 129 [arimTitle] => Focus Group Discussion “Indexing The Governance and Business Conduct of Mining Practices in Indonesia” [arimTitle_ID] => Diskusi Terfokus “Mengukur Tatakelola dan Perilaku Bisnis Tambang di Indonesia” [arimCaption] => Focus Group Discussion “Indexing The Governance and Business Conduct of Mining Practices in Indonesia” [arimCaption_ID] => Diskusi Terfokus “Mengukur Tatakelola dan Perilaku Bisnis Tambang di Indonesia” [arimFileType] => jpeg [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/2/9/129.jpeg [url_event] => event/detail/57/fgd-indexing-the-governance-and-business-conduct-of-mining-practices-in-indonesia [url_event_id] => event/detail/57/fgd-mengukur-tatakelola-dan-perilaku-bisnis-tambang-di-indonesia [url_activities] => activities/detail/57/fgd-indexing-the-governance-and-business-conduct-of-mining-practices-in-indonesia [url_activities_id] => activities/detail/57/fgd-mengukur-tatakelola-dan-perilaku-bisnis-tambang-di-indonesia [url_stories] => stories/detail/57/fgd-indexing-the-governance-and-business-conduct-of-mining-practices-in-indonesia [url_stories_id] => stories/detail/57/fgd-mengukur-tatakelola-dan-perilaku-bisnis-tambang-di-indonesia ) ) [list_report] => Array ( [0] => Array ( [repoId] => 75 [repoTitle] => Indonesia: Whose Land Is It Anyway? Corporate Control over the Motherland [repoTitle_ID] => Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi [repoExcerpt] => Indonesia has been independent for more than seven decades, but far more natural resource allocation from its governments has been centered on a small group of corporations. Regimes have come and gone, but the model of control over natural resources has remained unchanged, with everything being handed over to corporations. This report analyzes the control of land by government allocation to the forestry, oil palm plantation, and mining sectors. It is clearly apparent that the government remains addicted to corporations. Allocations, which have been structural in nature – be they through regulatory arrangements, policy determination, license provision, or land allocation – have led to 95% falling under corporate control. Despite this, it is commonplace to hear sweet words from government officials who speak as if they are on the side of the people. [repoExcerpt_ID] => Lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, alokasi sumber daya alam oleh pemerintah lebih banyak kepada korporasi, itu pun terpusat pada sekelompok kecil. Rezim berkali berganti, tapi model penguasaan sumber daya tidak berubah, diserahkan hampir sepenuhnya kepada korporasi. Laporan ini menganalisis penguasaan lahan berbasis alokasinya oleh pemerintah, yakni pada sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Terlihat jelas bahwa pemerintah selama ini kecanduan korporasi. Pengalokasian yang bersifat struktural, baik melalui pengaturan regulasi, penentuan kebijakan, hingga pemberian izin dan atau alokasi lahan berujung pada 95% penguasaan oleh korporasi. Padahal, tak susah mencari kalimat-kalimat manis pejabat pemerintah yang seolah berpihak pada rakyat. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>Indonesia has been independent for more than seven decades, but far more natural resource allocation from its governments has been centered on a small group of corporations. Regimes have come and gone, but the model of control over natural resources has remained unchanged, with everything being handed over to corporations. This report analyzes the control of land by government allocation to the forestry, oil palm plantation, and mining sectors. It is clearly apparent that the government remains addicted to corporations. Allocations, which have been structural in nature – be they through regulatory arrangements, policy determination, license provision, or land allocation – have led to 95% falling under corporate control. Despite this, it is commonplace to hear sweet words from government officials who speak as if they are on the side of the people.
[repoPdf] => corporate_control_over_the_land_in_indonesia_en.pdf [repoPdf_ID] => kuasa_korporasi_di_bumi_pertiwiin_fa_1_id.pdf [repoDetail_ID] =>Lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka, alokasi sumber daya alam oleh pemerintah lebih banyak kepada korporasi, itu pun terpusat pada sekelompok kecil. Rezim berkali berganti, tapi model penguasaan sumber daya tidak berubah, diserahkan hampir sepenuhnya kepada korporasi. Laporan ini menganalisis penguasaan lahan berbasis alokasinya oleh pemerintah, yakni pada sektor kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Terlihat jelas bahwa pemerintah selama ini kecanduan korporasi. Pengalokasian yang bersifat struktural, baik melalui pengaturan regulasi, penentuan kebijakan, hingga pemberian izin dan atau alokasi lahan berujung pada 95% penguasaan oleh korporasi. Padahal, tak susah mencari kalimat-kalimat manis pejabat pemerintah yang seolah berpihak pada rakyat.
[repoAdmiIdSaved] => 5 [repoSaved] => 2022-11-04 18:03:17 [repoPublishTime] => 2022-11-04 00:00:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 68 [page_limit_en] => 68 [repoImgId] => 104 [repoImgRepoId] => 75 [repoImgArimId] => 184 [repoImgEngArimId] => 183 [repoImgAdmiIdSaved] => 5 [repoImgSaved] => 2022-11-04 18:03:13 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 184 [arimTitle] => Indonesia: Whose Land Is It Anyway? Corporate Control over the Motherland [arimTitle_ID] => Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi [arimCaption] => Indonesia: Whose Land Is It Anyway? Corporate Control over the Motherland [arimCaption_ID] => Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi [arimFileType] => jpg [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2022-11-04 18:02:26 [arimStatus] => 1 [admiId] => 5 [admiEmail] => hilman@auriga.or.id [admiPassword] => b9c395c5866b80c71b0fe293760f7921dca6224d [admiRealName] => Hilman Afif [admiSaved] => 2022-10-31 20:12:14 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/8/3/183.jpg [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/75/corporate_control_over_the_land_in_indonesia_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/75 [url] => resources/reports/75/indonesia-whose-land-is-it-anyway-corporate-control-over-the-motherland [url_id] => resources/reports/75/indonesia-tanah-air-siapa-kuasa-korporasi-di-bumi-pertiwi ) [1] => Array ( [repoId] => 73 [repoTitle] => Pioneering civil lawsuits for harm to threatened species: A guide to claims with examples from Indonesia [repoTitle_ID] => Pertangggungjawaban Perdata Perusakan Spesies Dilindungi: Panduan Mengajukan Gugatan di Indonesia [repoExcerpt] => Civil lawsuits are a breakthrough in environmental law—including for threatened species. This Guide explains how lawsuits could be used to protect species harmed by acts such as illegal wildlife trade (IWT). It describes how to explain that harm, and identify appropriate remedies for use in conservation litigation. It also provides an illustrative example involving the illegal trade of one Bornean Orangutan in Indonesia. [repoExcerpt_ID] => Gugatan perdata bisa jadi terobosan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk untuk spesies yang terancam punah. Panduan ini menjelaskan bagaimana tuntutan hukum dapat digunakan untuk melindungi spesies yang dirugikan oleh tindakan perdagangan ilegal satwa dilindungi (IWT). Panduan ini menjelaskan bahaya perusakan, mengidentifikasi kompensasi yang semestinya diajukan dalam litigasi konservasi. Juga menampilkan ilustrasi kasus (yang sungguh terjadi) perdagangan ilegal orangutan di Kalimantan Barat. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - Civil lawsuits are a breakthrough in environmental law—including for threatened species. This Guide explains how lawsuits could be used to protect species harmed by acts such as illegal wildlife trade (IWT). It describes how to explain that harm, and identify appropriate remedies for use in conservation litigation. It also provides an illustrative example involving the illegal trade of one Bornean Orangutan in Indonesia.
[repoPdf] => pioneering_civil_lawsuits_for_harm_to_threatened_species_en.pdf [repoPdf_ID] => pertanggungjawaban_perdata_perusakan_spesies_dilindungi_panduan_menggugat_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - Gugatan perdata bisa jadi terobosan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk untuk spesies yang terancam punah. Panduan ini menjelaskan bagaimana tuntutan hukum dapat digunakan untuk melindungi spesies yang dirugikan oleh tindakan perdagangan ilegal satwa dilindungi (IWT). Panduan ini menjelaskan bahaya perusakan, mengidentifikasi kompensasi yang semestinya diajukan dalam litigasi konservasi. Juga menampilkan ilustrasi kasus (yang sungguh terjadi) perdagangan ilegal orangutan di Kalimantan Barat.
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-28 10:16:46 [repoPublishTime] => 2021-03-24 10:48:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 52 [page_limit_en] => 48 [repoImgId] => 101 [repoImgRepoId] => 73 [repoImgArimId] => 144 [repoImgEngArimId] => 141 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2021-03-28 10:14:52 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 144 [arimTitle] => Panduan respon untuk perdagangan satwa liar di indonesiapertanggungjawaban perdata perusakan spesies dilindungi [arimTitle_ID] => Panduan respon untuk perdagangan satwa liar di indonesiapertanggungjawaban perdata perusakan spesies dilindungi [arimCaption] => Panduan respon untuk perdagangan satwa liar di indonesiapertanggungjawaban perdata perusakan spesies dilindungi [arimCaption_ID] => Panduan respon untuk perdagangan satwa liar di indonesiapertanggungjawaban perdata perusakan spesies dilindungi [arimFileType] => png [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2021-03-24 10:52:46 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/4/1/141.png [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/73/pioneering_civil_lawsuits_for_harm_to_threatened_species_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/73 [url] => resources/reports/73/pioneering-civil-lawsuits-for-harm-to-threatened-species-a-guide-to-claims-with-examples-from-indonesia [url_id] => resources/reports/73/pertangggungjawaban-perdata-perusakan-spesies-dilindungi-panduan-mengajukan-gugatan-di-indonesia ) [2] => Array ( [repoId] => 71 [repoTitle] => Planned Deforestation: Forest Policy in papua [repoTitle_ID] => Menatap ke Timur: Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua [repoExcerpt] => The report shows that areas of forest estate released for oil palm plantation development still contain 1,145,902 hectares of natural forest cover; almost twice the area of all deforestation that has occurred in Papua over the last twenty years. Bearing in mind company recipients of forest estate releases (as no areas are released to local or customary communities) are procedurally permitted to carry out deforestation and will actually be blamed if they do not develop oil palm plantations in those areas, this phenomenon shows that basically the government is planning deforestation in Papua. [repoExcerpt_ID] => Laporan ini menyajikan data yang menunjukkan bahwa pada seluruh area pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kebun sawit masih terdapat tutupan hutan alam seluas 1.145.902 hektare. Hampir dua kali luas deforestasi Tanah Papua dua puluh tahun terakhir. Mengingat bahwa perusahaan (karena tidak ada pelepasan diberikan kepada masyarakat lokal/adat) penerima pelepasan tersebut secara prosedur dibolehkan melakukan deforestasi, dan justru mereka akan disalahkan bila tidak membangun kebun sawit di area tersebut, fenomena ini pada dasarnya menunjukkan bahwa pemerintah sedang merencanakan deforestasi di Tanah Papua. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - Planned Deforestation Forest Policy in papua
[repoPdf] => planned_deforestation_in_papua_en.pdf [repoPdf_ID] => deforestasi_dan_pelepasan_kawasan_hutan_di_tanah_papua_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:42:05 [repoPublishTime] => 2021-02-10 06:00:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 18 [page_limit_en] => 18 [repoImgId] => 98 [repoImgRepoId] => 71 [repoImgArimId] => 134 [repoImgEngArimId] => 135 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2021-02-10 06:41:36 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 134 [arimTitle] => Planned Deforestation Forest Policy in papua [arimTitle_ID] => Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua [arimCaption] => Planned Deforestation Forest Policy in papua [arimCaption_ID] => Deforestasi dan Pelepasan Kawasan Hutan di Tanah Papua [arimFileType] => PNG [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2021-02-10 06:38:48 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/3/5/135.PNG [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/71/planned_deforestation_in_papua_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/71 [url] => resources/reports/71/planned-deforestation-forest-policy-in-papua [url_id] => resources/reports/71/menatap-ke-timur-deforestasi-dan-pelepasan-kawasan-hutan-di-tanah-papua ) [3] => Array ( [repoId] => 70 [repoTitle] => The Macao Money Machine - profit shifting and tax leakage in Indonesia's pulp exports [repoTitle_ID] => Mesin Uang Makau - dugaan pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak pada ekspor pulp Indonesia [repoExcerpt] => Through analysis of gaps in trade data and statements released by Toba Pulp Lestari (TPL) and its affiliates, the report estimates that Toba Pulp’s use of this profit shifting arrangement had the apparent effect of understating the company’s revenues in Indonesia by approximately US$ 426 million during the decade 2007–2016. The report also indicates that APRIL apparently used profit shifting practices during these years that were similar in structure and effect to the ones used by Toba Pulp. The APRIL Group’s practices appear to have had the effect of under-stating the company’s revenues in Indonesia by approximately US$ 242 million during 2016–2018. [repoExcerpt_ID] => Dengan menganalisis ketimpangan data perdagangan dan laporan Toba Pulp Lestari berikut afiliasinya, laporan ini mengestimasi dugaan pengaturan pengalihan keuntungan TPL yang berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar Rp 4,23 triliun sepanjang 2007–2016. Laporan ini juga menunjukkan bahwa pada 2016–2018 APRIL patut diduga melakukan praktik pengalihan keuntungan serupa TPL yang diperkirakan berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan itu di Indonesia sebesar Rp 3,35 triliun. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - Through analysis of gaps in trade data and statements released by Toba Pulp Lestari (TPL) and its affiliates, the report estimates that Toba Pulp’s use of this profit shifting arrangement had the apparent effect of understating the company’s revenues in Indonesia by approximately US$ 426 million during the decade 2007–2016. The report also indicates that APRIL apparently used profit shifting practices during these years that were similar in structure and effect to the ones used by Toba Pulp. The APRIL Group’s practices appear to have had the effect of under-stating the company’s revenues in Indonesia by approximately US$ 242 million during 2016–2018.
[repoPdf] => macao_money_machine_nov_2020_en.pdf [repoPdf_ID] => mesin_uang_makau_nov_2020_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - Dengan menganalisis ketimpangan data perdagangan dan laporan Toba Pulp Lestari berikut afiliasinya, laporan ini mengestimasi dugaan pengaturan pengalihan keuntungan TPL yang berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar Rp 4,23 triliun sepanjang 2007–2016. Laporan ini juga menunjukkan bahwa pada 2016–2018 APRIL patut diduga melakukan praktik pengalihan keuntungan serupa TPL yang diperkirakan berakibat lebih rendahnya pencatatan penerimaan perusahaan itu di Indonesia sebesar Rp 3,35 triliun.
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:42:05 [repoPublishTime] => 2020-11-03 10:35:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 86 [page_limit_en] => 82 [repoImgId] => 97 [repoImgRepoId] => 70 [repoImgArimId] => 127 [repoImgEngArimId] => 128 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2020-11-03 10:55:48 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 127 [arimTitle] => Macao money machine profit shifting and tax leakage indonesia pulp export [arimTitle_ID] => Mesin uang makau profit shifting dan kebocoran pajak ekspor pulp [arimCaption] => Macao money machine profit shifting and tax leakage indonesia pulp export [arimCaption_ID] => Mesin uang makau profit shifting dan kebocoran pajak ekspor pulp [arimFileType] => png [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2020-11-03 10:53:32 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/2/8/128.png [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/70/macao_money_machine_nov_2020_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/70 [url] => resources/reports/70/the-macao-money-machine-profit-shifting-and-tax-leakage-in-indonesia-s-pulp-exports [url_id] => resources/reports/70/mesin-uang-makau-dugaan-pengalihan-keuntungan-dan-kebocoran-pajak-pada-ekspor-pulp-indonesia ) [4] => Array ( [repoId] => 66 [repoTitle] => Corporate ownership and dominance of Indonesia’s palm oil supply chains [repoTitle_ID] => Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia [repoExcerpt] => A handful of corporate groups dominate exports and refining capacity in Indonesia’s palm oil supply chain. Using information on capacity and ownership for plantations, mills, refineries and exports, the brief analyse the market concentration at each stage of the supply chain to better understand corporate group operations and dominance. It also explore the extent of vertical integration within Indonesia’s palm oil supply chain, i.e. the ownership of assets at different stages by a company. [repoExcerpt_ID] => Sekelompok korporasi mendominasi kapasitas ekspor dan pengilangan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Menggunakan informasi mengenai kapasitas dan kepemilikan untuk perkebunan, pabrik pengolahan, kilang, dan ekspor, laporan ini menganalisis konsentrasi pasar di setiap tahap rantai pasok agar lebih memahami operasi dan dominasi kelompok korporasi. Juga menjajaki jangkauan integrasi vertikal dalam rantai pasok minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu kepemilikan aset pada tahapan yang berbeda oleh suatu perusahaan. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - A handful of corporate groups dominate exports and refining capacity in Indonesia’s palm oil supply chain. Using information on capacity and ownership for plantations, mills, refineries and exports, the brief analyse the market concentration at each stage of the supply chain to better understand corporate group operations and dominance. It also explore the extent of vertical integration within Indonesia’s palm oil supply chain, i.e. the ownership of assets at different stages by a company.
[repoPdf] => corporate_ownership_and_dominance_of_indonesia_palm_oil_suppy_chains_trase_infobrief09_en2020_en.pdf [repoPdf_ID] => kepemilikan_dan_dominasi_korporasi_pada_rantai_pasok_minyak_sawit_indonesia_trase_infobrief_09_idn2020_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - Sekelompok korporasi mendominasi kapasitas ekspor dan pengilangan dalam rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia. Menggunakan informasi mengenai kapasitas dan kepemilikan untuk perkebunan, pabrik pengolahan, kilang, dan ekspor, laporan ini menganalisis konsentrasi pasar di setiap tahap rantai pasok agar lebih memahami operasi dan dominasi kelompok korporasi. Juga menjajaki jangkauan integrasi vertikal dalam rantai pasok minyak kelapa sawit Indonesia, yaitu kepemilikan aset pada tahapan yang berbeda oleh suatu perusahaan.
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:42:05 [repoPublishTime] => 2020-04-29 17:10:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 7 [page_limit_en] => 7 [repoImgId] => 91 [repoImgRepoId] => 66 [repoImgArimId] => 110 [repoImgEngArimId] => 109 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2020-04-29 18:02:57 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 110 [arimTitle] => Corporate ownership and dominance of Indonesia’s palm oil supply chains [arimTitle_ID] => Kepemilikan dan dominasi korporasi pada rantai pasok minyak kelapa sawit di Indonesia [arimCaption] => [arimCaption_ID] => [arimFileType] => png [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2020-04-29 18:18:42 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/0/9/109.png [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/66/corporate_ownership_and_dominance_of_indonesia_palm_oil_suppy_chains_trase_infobrief09_en2020_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/66 [url] => resources/reports/66/corporate-ownership-and-dominance-of-indonesia-s-palm-oil-supply-chains [url_id] => resources/reports/66/kepemilikan-dan-dominasi-korporasi-pada-rantai-pasok-minyak-kelapa-sawit-di-indonesia ) [5] => Array ( [repoId] => 56 [repoTitle] => Borneo Deforestation Update: Asia Pulp & Paper and APRIL Groups Continued in 2018 to Source Wood from Controversial Supplier Owned by Djarum Group [repoTitle_ID] => Penghancuran Hutan Kalimantan Grup April dan APP Tetap Memasok Kayu dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Grup Djarum pada 2018 [repoExcerpt] => Sebagai pemutakhiran terhadap laporan sebelumnya (Agustus 2018) perihal deforestasi di Kalimantan Timur dalam konsesi Grup Djarum, laporan ini menemukan bahwa setidaknya hingga 2018, Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) dan Asia Pulp & Paper (APP) masih menerima pasokan kayu dari perusahaan yang melanggar komitmen zero deforestasinya. Hal ini terlihat dari pelaporan perusahaan ke pemerintah dalam rencana pemenuhan bahan baku industri, yakni adanya pasokan dari PT Fajar Surya Swadaya (FSS, anak usaha Djarum Grup. [repoExcerpt_ID] => An update for a previous report (August 2018) about deforestation in East Kalimantan on Djarum Group concessions, this report identified that APRIL and APP continued to source wood from a supplier that violated their respective no-deforestation commitments, as the government reports record wood shipments from PT Fajar Surya Swadaya’s plantations of Djarum Grup to APRIL and APP affiliated mills in 2017 and 2018. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA -
[repoPdf] => borneo_deforestation_update_october_2019_en.pdf [repoPdf_ID] => penghancuran_hutan_kalimantan_oktober_2019_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA -
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:48:38 [repoPublishTime] => 2019-10-01 00:00:00 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 8 [page_limit_en] => 8 [repoImgId] => 83 [repoImgRepoId] => 56 [repoImgArimId] => 91 [repoImgEngArimId] => 92 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2020-01-21 11:41:51 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 91 [arimTitle] => Asia Pulp & Paper and APRIL Groups Continued in 2018 to Source Wood from Controversial Supplier Owned by Djarum Group [arimTitle_ID] => Grup APRIL dan APP Tetap Memasok Kayu Dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Djarum Grup [arimCaption] => Asia Pulp & Paper and APRIL Groups Continued in 2018 to Source Wood from Controversial Supplier Owned by Djarum Group [arimCaption_ID] => Grup APRIL dan APP Tetap Memasok Kayu Dari Sumber Kontroversial yang Dimiliki Djarum Grup [arimFileType] => jpg [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2020-02-12 21:13:46 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/9/2/92.jpg [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/56/borneo_deforestation_update_october_2019_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/56 [url] => resources/reports/56/borneo-deforestation-update-asia-pulp-paper-and-april-groups-continued-in-2018-to-source-wood-from-controversial-supplier-owned-by-djarum-group [url_id] => resources/reports/56/penghancuran-hutan-kalimantan-grup-april-dan-app-tetap-memasok-kayu-dari-sumber-kontroversial-yang-dimiliki-grup-djarum-pada-2018 ) [6] => Array ( [repoId] => 24 [repoTitle] => COALRUPTION: Shedding Light on Political Corruption in Indonesia’s Coal Mining Sector [repoTitle_ID] => COALRUPTION: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara [repoExcerpt] => Although Joko Widodo said publicly that “without proper management, Indonesia’s coal reserves will only last for the next 83 years” and “demand the responsible use of the resources”, his political actions and policies show no deviation from business-as-usual. The political corruption in coal mining is rampant, and its impact on people, the environment and the economy should worry all Indonesians. But there will be no significant change unless anti-fraud government agencies, such as KPK and the Ombudsman, watchdog NGOs, and the mass media work together to uncover and take action against corruption in the coal mining business. [repoExcerpt_ID] => Meskipun Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka bahwa “tanpa pengelolaan yang benar, cadangan batubara Indonesia hanya dapat bertahan selama 83 tahun ke depan” dan “kita harus menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab”, aksi politik dan kebijakannya tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap business as usual. Korupsi politik dalam pertambangan batubara sangat luas dan dampaknya terhadap komunitas, lingkungan dan perekonomian sepatutnya menimbulkan kekhawatiran. Namun, tidak akan ada perubahan yang signifikan jika lembaga pemerintah antikorupsi, seperti KPK dan Ombudsman, LSM antikorupsi serta masa media tidak bekerja sama untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan melawan korupsi dalam bisnis pertambangan batubara. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - Since its rapid expansion in the early years of this century, Indonesia’s coal sector has become a main source of funds for political campaigning, both at the national and regional or local levels. Individuals with business interests in the coal industry are playing important roles in the 2019 presidential election, in the campaigns of both Joko Widodo-Ma’ruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Candidates and their campaign teams are deeply connected with the coal sector.
[repoPdf] => coalruption_en_1_en.pdf [repoPdf_ID] => coalruption_en_1_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - Dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batu bara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019, baik di tim kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo SubiantoSandiaga Uno. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara.
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:42:04 [repoPublishTime] => 2018-12-17 11:02:22 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 50 [page_limit_en] => 50 [repoImgId] => 75 [repoImgRepoId] => 24 [repoImgArimId] => 80 [repoImgEngArimId] => 33 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2020-01-07 21:43:07 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 80 [arimTitle] => COALRUPTION – Shedding Light on Political Corruption in Indonesia’s Coal Mining Sector [arimTitle_ID] => COALRUPTION – Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara [arimCaption] => Shedding Light on Political Corruption in Indonesia’s Coal Mining Sector [arimCaption_ID] => Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara [arimFileType] => jpg [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2020-02-12 21:59:27 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/3/3/33.jpg [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/24/coalruption_en_1_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/24 [url] => resources/reports/24/coalruption-shedding-light-on-political-corruption-in-indonesia-s-coal-mining-sector [url_id] => resources/reports/24/coalruption-elite-politik-dalam-pusaran-bisnis-batu-bara ) [7] => Array ( [repoId] => 23 [repoTitle] => Half-Hearted Recognition: A Study on Customary Forest Concession License in Papua [repoTitle_ID] => Pengakuan Setengah Hati: Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua [repoExcerpt] => This brief report describes the latest condition of forest management policy faced by the Papuan indigenous peoples. This report focuses on the Customary Forest Concession License (IUPHHK-MHA) when discussing challenges that take form of competition between the central government and Papua regional administrations over forest management. This competition is found in the implementation of forest and indigenous peoples-related laws and regulations. [repoExcerpt_ID] => Laporan singkat ini memaparkan kondisi terkini kebijakan pengelolaan hutan bagi masyarakat adat di Papua. Laporan ini menelusuri persoalan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA), sebagai titik tolak membicarakan lebih mendalam tarikmenarik kepentingan dalam pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Adanya tarik-menarik kepentingan ini terlihat dalam implementasi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hutan dan masyarakat adat. [repoKeyword] => [repoMscaId] => 1 [repoDetail] =>AURIGA - The latest condition of forest management policy faced by the Papuan indigenous peoples. This report focuses on the Customary Forest Concession License. (IUPHHK-MHA) when discussing challenges that take form of competition between the central government and Papua regional administrations over forest management. This competition is found in the implementation of forest and indigenous peoples-related laws and regulations.
[repoPdf] => half_hearted_recognition_on_customary_forest_concession_license_papua_en.pdf [repoPdf_ID] => pengaturan_setangah_hati_mengenai_izin_pemanfaatan_kayu_oleh_masyarakat_adat_di_papua_id.pdf [repoDetail_ID] =>AURIGA - kondisi terkini kebijakan pengelolaan hutan bagi masyarakat adat di Papua. Laporan ini menelusuri persoalan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA), sebagai titik tolak membicarakan lebih mendalam tarikmenarik kepentingan dalam pengelolaan hutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua. Adanya tarik-menarik kepentingan ini terlihat dalam implementasi sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hutan dan masyarakat adat.
[repoAdmiIdSaved] => 1 [repoSaved] => 2021-03-24 20:42:04 [repoPublishTime] => 2018-07-23 10:49:57 [repoStatus] => 1 [page_limit_id] => 70 [page_limit_en] => 70 [repoImgId] => 76 [repoImgRepoId] => 23 [repoImgArimId] => 88 [repoImgEngArimId] => 89 [repoImgAdmiIdSaved] => 1 [repoImgSaved] => 2020-01-21 11:07:24 [repoImgStatus] => 1 [arimId] => 88 [arimTitle] => Pengaturan Setengah Hati Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua [arimTitle_ID] => Pengaturan Setengah Hati Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua [arimCaption] => Pengaturan Setengah Hati Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua [arimCaption_ID] => Pengaturan Setengah Hati Sebuah Studi tentang Izin Pemanfaatan Kayu oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua [arimFileType] => png [arimAdmiIdSaved] => 1 [arimSaved] => 2020-01-21 11:02:01 [arimStatus] => 1 [admiId] => 1 [admiEmail] => admin@hahabid.com [admiPassword] => 3608a6d1a05aba23ea390e5f3b48203dbb7241f7 [admiRealName] => admin [admiSaved] => 2019-05-02 16:34:50 [admiStatus] => 1 [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/8/9/89.png [pdf_file] => https://auriga.or.id/report/previewPDF/en/report/23/half_hearted_recognition_on_customary_forest_concession_license_papua_en.pdf [preview_pdf_file] => https://auriga.or.id/flipbooks/report/en/23 [url] => resources/reports/23/half-hearted-recognition-a-study-on-customary-forest-concession-license-in-papua [url_id] => resources/reports/23/pengakuan-setengah-hati-sebuah-studi-tentang-izin-pemanfaatan-kayu-oleh-masyarakat-adat-di-tanah-papua ) ) [id] => 5 [title] => Press Release [sub_title] => CSO Joint Statement for EU to Adopt a Strong Regulation on Deforestation-Free Products [deskripsi] =>140+ NGOs urge EU institutions to give teeth to EU deforestation law
[image_link] => [sites] => [link] => https://auriga.or.id/press_release/detail/44/cso-joint-statement-for-eu-to-adopt-a-strong-regulation-on-deforestation-free-products [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/6/9/169.png [type] => article page [list_news_update] => Array ( [0] => Array ( [title] => Press Release [sub_title] => CSO Joint Statement for EU to Adopt a Strong Regulation on Deforestation-Free Products [deskripsi] =>140+ NGOs urge EU institutions to give teeth to EU deforestation law
[image_link] => [sites] => [link] => https://auriga.or.id/press_release/detail/44/cso-joint-statement-for-eu-to-adopt-a-strong-regulation-on-deforestation-free-products [image] => https://auriga.or.id/cms/uploads/library/1/6/9/169.png [type] => article page ) ) )
140+ NGOs urge EU institutions to give teeth to EU deforestation law
Where We Work
WHO WE ARE
AURIGA or Auriga Nusantara Foundation is a non-governmental organization engaged in efforts to preserve natural resources and the environment to improve the quality of human life. To achieve our goals, we continue to conduct investigative research, encourage policy changes to better manage natural resources and the environment, and advocate through legal connections. Our organization is open to anyone (and anywhere) who has the same ideas and visions as us.
-
Reforestasi pada 1.300 hektare ilalang di Way Kambas, Lampung. Program kerja sama Auriga Nusantara dengan Balai Taman Nasional Way Kambas.
-
Selain berisi aktivitas Auriga Nusantara yang terkait, situs ini juga menyajikan informasi dan diskursus perihal penegakan hukum sumber daya alam.
-
Mendokumentasikan ancaman terhadap pembela lingkungan. Juga berisi informasi yang relevan dengan peningkatan keselamatan pembela lingkungan.
-
Suara kritis dan tunjuk-hidung mengenai kehutanan, persawitan, dan pertambangan demi mengeliminir praktik dan kebijakan destruktif terhadap biodiversitas.
-
Mendorong Indonesia keluar dari energi kotor batubara. Berisi informasi relevan dari negara-negara lain, dan perkembangan terkait di dalam negeri.
-
Ruang informasi dan dialog persawitan. Mendorong pemajuan & pertukaran dan pengetahuan demi tatakelola sawit yang lebih baik.
-
Platform yang menyajikan dinamika tutupan lahan Indonesia. Berisi informasi 10 kelas tutupan lahan, baik data, tampilan, hingga transisi antar-tutupan.