Logo

EN | ID

Analisis Kebijakan Anggaran Lingkungan Hidup, Menggunakan Budget Tagging di Provinsi sumatera Barat

Anggaran kecil dan tidak tepat sasaran (2018)


AURIGA - Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup dapat menyebabkan permasalahan dikemudian hari. Mengejar pertumbuhan semata tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dapat menjadi bencana bagi ekosistem. Hal tersebut akan menjadi beban pembangunan yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya.

Saat ini, paradigma pembangunan global telah mengarah ke sistem pembangunan berkelanjutan. Malahan, sudah disusun komitmen bersama untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Konsensus global ini tak hanya melihat pembangunan dari aspek ekonomi semata, namun juga mengedepankan soal kelestarian lingkungan hidup.

Peranan pembangunan berkelanjutan menjadi penting bagi Indonesia. Potensi SDA yang besar, namun sebagian besar merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui, memerlukan pengelolaan yang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutannya. Hal tersebut belum berjalan optimal dalam pengelolaan SDA dan lingkungan hidup di Indonesia. Nilai tambahnya semakin mengalami penurunan yang cepat, karena sebagian tata kelolanya cenderung eksploitatif.

Sayangnya, kita belum punya konsep pembangunan yang menghitung agregat ekonomi berdasarkan nilai deplesi SDA dan lingkungan hidup. Kerugian ekonomi akibat deplesi SDA dan degradasi lingkungan hidup bisa menjadi hal yang substansial dalam jangka panjang, dengan besaran yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Kebijakan fiskal bisa menjadi instrumen efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal bukan sekedar fungsi penerimaan dan belanja negara yang digunakan untuk menjadi stimulus ekonomi. Namun konsepnya lebih luas yaitu memastikan keberlanjutannya pembangunan melalui perlindungan lingkungan hidup8 . Arah menuju pengelolaan fiskal yang berorientasi ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup sudah mulai menjadi orientasi kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH).

Peraturan ini merupakan terobosan dalam mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara umum ruang lingkup dari PP IELH meliputi masalah perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau dis-insentif.