Dialog di Bangkok Serukan Aksi Kolektif untuk Memutus Siklus Karhutla dan Kabut Asap Lintas Batas
BANGKOK, 6 Oktober 2026 — Di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang kembali melintasi batas negara pada 2026, para perwakilan organisasi masyarakat sipil dan pakar ASEAN berkumpul di Bangkok untuk membahas mengapa persoalan ini terus berulang dan bagaimana kerja sama regional dapat diperkuat untuk mengatasinya.
Diselenggarakan oleh Auriga Nusantara bersama Koalisi Ekonomi Membumi dan BLESS Indonesia, gelar wicara bertajuk “From Forest Fires to Transboundary Haze: A Call for Collective Action in Southeast Asia” berlangsung di Bangkok, Thailand, sebagai bagian dari Nature-based Economy Pavilion dalam rangkaian Bangkok Climate Action Week 2026.
Diskusi dipandu oleh Gita Syahrani dari Koalisi Ekonomi Membumi, yang menghadirkan berbagai perspektif dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pembahasan diawali dengan menyoroti temuan data pemantauan karhutla. Timer Manurung dari Auriga Nusantara mengungkapkan bahwa hasil data dari pemantauan MapBiomas Indonesia, karhutla teridentifikasi di sekitar 3.000 wilayah konsesi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan 72 perusahaan yang diumumkan ke publik. Ia mempertanyakan apakah pihak-pihak yang ditangkap benar-benar merupakan aktor utama di balik karhutla tersebut. Timer juga mengingatkan bahwa pencabutan izin tanpa pengelolaan lahan yang memadai berisiko menyebabkan lahan terlantar dan kembali rentan terbakar.
Namun, temuan berbasis data belum selalu berujung pada tindakan nyata, sebagaimana terlihat dari dinamika di tingkat regional. Melinda Martinus peneliti dari ISEAS - Yusof Ishak Institute yang meneliti upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan ambisi iklim, menjelaskan bahwa ASEAN sebenarnya telah memiliki berbagai kerangka kerja. Salah satunya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yakni peta jalan yang kini mencakup tata kelola lahan gambut, serta sistem pemantauan berbasis satelit. Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada kewenangan masing-masing negara dalam pemberian izin, koordinasi lintas lembaga, serta penetapan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. “Kita dapat mendeteksi dari mana kebakaran berasal,” ujarnya. Namun, persoalan yang lebih sulit adalah memastikan langkah tindak lanjut setelahnya.
Lantas, dari mana kepemimpinan yang lebih kuat dapat muncul? Salah satu tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam isu ini adalah Apichai Sunchindah, mantan Kepala Divisi Lingkungan Hidup Sekretariat ASEAN yang turut terlibat ketika perjanjian kabut asap ASEAN mulai digagas. Berbekal pengalaman selama empat dekade dalam kerja sama regional, Apichai mengusulkan agar Singapura memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN pada 2027 untuk menjadikan isu kabut asap sebagai salah satu agenda prioritas. Ia juga mendorong agar isu ini masuk ke dalam agenda ekonomi ASEAN, termasuk rencana perjanjian kerangka kerja ekonomi hijau, dengan melibatkan instansi yang membidangi pertanian dan kehutanan, tidak hanya kementerian lingkungan hidup.
“Pendanaan dapat melintasi batas negara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh tata kelola pemerintahan.” — Khairun Nisa Zabidi, Nusanterra
Selain peran pemerintah, aliran pendanaan di balik praktik pemanfaatan lahan juga menjadi sorotan. Khairun Nisa Zabidi, pakar pendanaan iklim dan lingkungan dari Nusanterra menyerukan agar perbankan dan investor menghentikan pembiayaan terhadap praktik-praktik yang memicu kabut asap, sekaligus mendorong perubahan perilaku dan praktik usaha, bukan sekadar menarik diri dari pembiayaan. Ia juga menekankan pentingnya memandang masyarakat sebagai bagian dari “infrastruktur” utama dalam pencegahan karhutla, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
Di akar rumput, persoalan ini menghadirkan realitas yang berbeda. Yessy Octavia Mangasih, seorang putri daerah dari masyarakat adat Rumah Panjang Sungai Utik di Kalimantan Barat yang kini bekerja di Kalara Borneo, memperkenalkan tembawai, praktik agroforestri tradisional yang mengintegrasikan pengelolaan alam dengan kegiatan ekonomi yang telah diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut. Ia menceritakan bagaimana Kalara Borneo, sebuah usaha kecil dan menengah (UKM) yang memproduksi cokelat dengan konsep bean-to-bar, memperoleh bahan baku kakao dari petani lokal sekaligus memberdayakan perempuan di komunitasnya. Yessy juga mengajak para peserta untuk merefleksikan bagaimana pilihan konsumsi mereka dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dan kelestarian hutan di Kalimantan.
Menutup diskusi, Gita merefleksikan keberagaman pengalaman dan perspektif lintas generasi yang dihadirkan para pembicara. Ia menegaskan bahwa terdapat kesamaan pandangan mengenai perlunya pemerintah negara-negara Asia Tenggara melangkah lebih jauh dari sekadar komitmen regional dan mulai mengatasi akar persoalan karhutla yang terus berulang. Ia merangkum pesan utama dialog ini dengan akronim BREAK: Behind—menengok ke belakang untuk memetik pelajaran dari sejarah; Reform—membenahi sistem dan tata kelola yang ada; Environment—memperluas perspektif dari persoalan lingkungan hidup semata hingga mencakup aspek kesehatan dan ekonomi; Acknowledge—mengenali peluang, termasuk melalui ketertelusuran rantai pasok dan penelusuran aliran dana; serta Knowledge—menggali dan memanfaatkan pengetahuan serta kearifan leluhur.
Selain diskusi panel, Auriga Nusantara turut menghadirkan pengalaman interaktif berbasis data melalui pameran di Nature-based Economy Pavilion pada 5–7 Oktober 2026. Para pengunjung berkesempatan mencoba langsung produk flagship Auriga seperti MapBiomas Indonesia, Simontini, dan Trase, dengan pendampingan dari tim analisis spasial Auriga yang menjelaskan fungsi serta cara penggunaan masing-masing platform. Pengunjung juga dapat memperoleh berbagai publikasi terbaru Auriga. Kesempatan ini turut dimanfaatkan oleh Auriga untuk memperluas jejaring dengan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara di Asia Tenggara serta membuka peluang kolaborasi ke depan dalam upaya perlindungan hutan dan lingkungan hidup di kawasan Asia Tenggara.