YEREVAN, 27 Oktober 2026 — Auriga Nusantara bersama dengan Environmental Action Germany (Deutsche Umwelthilfe – DUH) dan Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menyelenggarakan side event dengan tajuk: “From Commitment To Implementation: Connecting Biodiversity And Climate Goals Through Deforestation-free Supply Chains And Law Enforcement” pada COP 17 Green Zone.

Diskusi ini membahas penegakan hukum dan kepatuhan perusahaan untuk mewujudkan rantai pasok bebas deforestasi, dengan fokus khusus pada Indonesia. Deforestasi dan alih fungsi lahan hingga kini masih menjadi salah satu pendorong utama hilangnya keanekaragaman hayati di tingkat global sekaligus memperburuk krisis iklim. Di tengah maraknya pembalakan liar dan ketidakpatuhan hukum yang masih terjadi, meski regulasi nasional dan komitmen internasional telah dibentuk, penerapan rantai pasok bebas deforestasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas iklim dan kelestarian ekosistem.

Indonesia sebagai negara mega-biodiverse, menjadi contoh nyata atas kompleksnya tantangan sekaligus besarnya peluang dalam mewujudkan tanggung jawab korporasi. Diskusi ini menekankan bahwa keberhasilan rantai pasok bebas deforestasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi aktif antara sektor swasta, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs).

Di forum ini, Auriga Nusantara yang diwakili oleh Timer Manurung selaku direktur eksekutif menjelaskan pentingnya rantai pasok yang bebas dari deforestasi melalui uji kepatuhan dan penegakkan hukum. Timer menyoroti bahwa dari total kawasan hutan di Indonesia seluas 118.110.725 hektare, terdapat 41,6 juta hektare tutupan hutan alam yang belum memperoleh perlindungan hukum. Di saat yang sama total deforestasi selama periode 2021–2025 mencapai 1,4 juta hektar. Bahkan, pada tahun 2025, angka deforestasi ini melonjak signifikan hingga 433.751 hektare, di mana 58% dari deforestasi tersebut merupakan deforestasi legal.

Merespons hal tersebut, penegakan hukum yang tegas—seperti investigasi kasus, sanksi administratif, hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar—bisa menghentikan laju pembabatan hutan secara masif. Auriga Nusantara melihat ini sebagai ruang penting di mana organisasi masyarakat sipil berkontribusi melalui penelitian yang bisa menjadi referensi pihak otoritas untuk melakukan audit pemeriksaan yang pada akhirnya bermuara pada investigasi dan pencabutan izin jika terbukti bersalah.

Svane Bender (DUH) memandu diskusi bersama para panelis yang terdiri dari Timer (Auriga), Sascha Müller-Kraenner (DUH), dan Cindy Julianty (WGII). © Auriga Nusantara

Melalui penguatan kepatuhan hukum, pengawasan berbasis bukti spasial, serta sinergi lintas sektor, rantai pasok bebas deforestasi tidak lagi sekadar komitmen di atas kertas, melainkan wujud nyata dalam menjaga keanekaragaman hayati dan menekan dampak krisis iklim global.

Forum ini dihadiri kurang lebih sekitar 25 peserta yang terdiri dari rekan-rekan CSO Indonesia, dan peserta umum.